Makassar, Kaji-news.com – Menyikapi kejadian yang viral di medsos atas penganiayaan warga masyarakat oleh oknum Satpol PP Gowa saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membuat Ketua Badan Peneliti Peraturan Perundang-Undangan (BP4) Muh Bahar Razak Angkat Bicara.

Menurut Bahar, kegiatan PPKM di daerah adalah menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi yang menginstruksikan gubernur dan bupati/walikota di wilayah jawa dan bali untuk melaksanakan PPKM Darurat Corona Virus Disease.

Instruksi presiden kemudian dibuatkan aturan turunannya, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui instruksi bernomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM Darurat di kedua wilayah tersebut.

Menurutnya, jika pelaksanaan PPKM dilakukan di luar pulau jawa, seperti di sulawesi atau kalimantan, maka aparat penegak hukum harus mengerti dan paham dulu aturan mainnya.

See also  Tommy Bungkam Terkait Penyitaan Kantor DPP Beringin

“Pemerintah daerah, khususnya di sulawesi selatan, sebelum melaksanakan pengawasan dan penertiban Darurat Corona Virus Disease 2019 di tengah masyarakat, mestinya membekali para petugasnya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang cukup sehingga tau tugas dan fungsinya”, ujar Bahar.

Tentu saja maksudnya, agar tidak menimbulkan masalah yang pada akhirnya berdampak hukum seperti yang terjadi di kabupaten yang terkenal dengan istilah “Ewako” itu, sambung Bahar menutup keterangannya. / Rangga