Makassar, Kaji-news.com – Pemutusan kontrak yang dilakukan pemilik proyek dengan alibi penyedia jasa melakukan pelanggaran administrasi kembali terjadi. Kali ini dialami CV Halwa Artha Konstruksi.

Bukan tanpa dasar. Menurut PPK, pihak penyedia menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.

Untuk itu PPK layangkan Surat Pemutusan Kontrak dengan Nomor 45/PK/P-Keppe/DAU/VIII/2021 tertanggal 26 Agustus 2021. Sebelumnya, telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor Surat : 44/Info/P-Keppe/Disdag/DAU/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021.

Hal itu dibeberkan Dian Resky Sevianty selaku Ketua Divisi Evaluasi L-KONTAK pada, Ahad 05/09/2021.

Dalam keterangannya, Dian menjelaskan pelanggaran yang dimaksud tertuang didalam Perpres 12 Tahun 2021 khususnya di Pasal 78 ayat 1 huruf (a).

Seperti diketahui, CV Halwa Artha Konstruksi menangkan tender proyek penimbunan Pasar Keppe, Larompong Luwu TA 2021 melalui Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 032/Kont/P-Keppe/Disdag/DAU/VII/2021.

See also  Diduga Punya Niat Culas, Dua Proyek PL RSUD Haji Makassar Tanpa Proses LPSE

Lebih jauh, Dian menyebutkan aturan-aturan yang disangkakan telah dilanggar pihak penyedia. Diantaranya, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam.

Apa yang dilakukan PPK memantik reaksi keras Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) yang menduga PPK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan alasan yang tidak benar.

Ketua Divisi Evaluasi L-KONTAK itu menganggap tindakan PPK tidak profesional dan tidak berdasar hukum. Menurutnya, perbuatan PPK dapat berdampak pada perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Secara gamblang, Dian menyebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bila penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak. Hal itu menurut Dian sesuai juga dengan lampiran Perka LKPP No. 9 Tahun 2018.

See also  ULP Gowa Bantah Persulit Rekanan

“Surat pernyataan keberatan saudara A Jamil Mappanyumpa ST atas penggunaan sertifikat Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi miliknya oleh CV Halwa Artha Konstruksi dan tanpa sepengetahuannya, membuktikan kalau sertifikat yang digunakan bukanlah palsu”, jelas Dian.

Lanjut dikatakannya bahwa pemutusan perjanjian kontrak yang mengambil dasar surat pernyataan A Jamil harus mendapatkan kepastian hukum dari KPPU RI, jika ditemukan unsur persaingan usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Jika saja PPK menggunakan Lampiran 7.17.1 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tanpa bukti dan pengakuan KPPU RI terkait dugaan persaingan sehat, maka itu sangat berbahaya”, tegas Dian.

See also  Kadisdik Sulsel : Kami Menghindari Kesalahan dan Keputusan Yang Diambil Sangat Adil

Sebaliknya Dian dan lembaganya menduga PPK melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jika itu terbukti, PPK diancam 7 tahun penjara.

Dian menyebutkan bahwa saat ini pengumuman lelang masih ditayangkan pada portal LPSE. Jika melanggar administrasi pada saat pemasukan dokumen penawaran, maka pokja pasti menggugurkan peserta tersebut. Hingga kini kan masih tayang dan tidak ada pembatalan lelang oleh pokja atau tender gagal

“Sepertinya PPK gagal paham namun coba bermain-main dengan produk hukum”, terang Dian.

Dian berjanji secepatnya melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum demi tegaknya supremasi hukum dan mengaku akan mendampingi pihak CV Halwa Artha Konstruksi mengajukan gugatan ke PTUN atas pembatalan Kontrak kerja. / Rangga