Kajinews, Pangkep _ Hingga tahun ketujuh sengketa tanah antara ahli waris Bandu B Sakka dengan Arifin, anaknya Ngatta Tongki tidak menunjukkan titik terang.

Sengketa terjadi karena adanya saling klaim atas sebidang tanah seluas 13 Are yang terletak di Kampung Leteng Cinranae Kelurahan Attangsalo Ma’rang, yang notabene adalah milik Almarhum Bandu B Sakka.

Kuat dugaan ada oknum kelurahan attangsalo dan kecamatan ma’rang “main mata” dengan Arifin sebagai pihak pengelola tanah waris Bandu B Sakka, sehingga terjadi perubahan SPPT.

SPPT Bandu B Sakka

Hal itu dapat dilihat dari terjadinya peralihan nama wajib pajak akibat Sismeop KPP Pratama Maros, dari Nomor SPPT: 73.09.080.011.000-0310.7 atas nama Bandu B Sakka menjadi SPPT Nomor : 73.09.080.011.027-0110.0 atas nama Arifin, tanpa sepengetahuan ahli waris Bandu B Sakka.

SPPT milik Bandu B Sakka yang berubah Nomor dan Nama wajib pajak menjadi Arifin karena Sismeop 2010

Padahal, sejak Tahun 1976 hingga Tahun 2000, pajak bumi dan bangunan dibayarkan oleh Bandu B Sakka dan ahli warisnya.

Sebelumnya, atas perintah Bupati Pangkep Syafruddin Nur, pembayaran PBB sempat terhenti pada Tahun 2001 hingga Tahun 2009 bagi pembayaran PBB dibawah Rp 20.000.

Anehnya, Pasca Sismeop 2010 terjadi pergantian nomor SPPT dan nama wajib pajak dari Bandu B Sakka menjadi Nomor SPPT baru dengan nama Arifin selaku wajib pajak di Tahun 2011 lalu.

Ahli waris Bandu yang mengetahui kalau pembayaran PBB diberlakukan kembali, kecele karena ternyata nama Bandu B Sakka selaku wajib pajak sudah tidak ditemukan dalam daftar SPPT.

Selain itu, ahli waris Bandu B Sakka yang mencoba mendapatkan kembali hak kewarisan selalu dipimpong oleh beberapa oknum, baik itu RT, RW, pihak kelurahan maupun Kecamatan Ma’rang.

Berbagai upaya coba dilakukan ahli waris namun sepertinya hanya menemui jalan buntu.

Para “aktor” sepertinya sudah terbius gula-gula manis Arifin sehingga tidak lagi pedulikan ahli waris Bandu yang memperjuangkan haknya.

Mereka yang bersengketa hanya diarahkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan dengan dasar pergantian SPPT. Sementara SPPT tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan objek pajak.

Hal itu jelas mengindikasikan niat pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk cuci tangan, padahal kesalahan administrasi ada dan dimulai dari mereka. / Ilham

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here