Kajinews, Pinrang _ Langkanya LPG 3 Kg hingga saat ini masih berkutat dan mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pinrang. Kemungkinan yang sangat mendasar, adalah karena pemerintah hingga kini masih belum menerapkan subsidi langsung terhadap LPG 3 Kg tersebut, baru sebatas melakukan persiapan pelaksanaan.

Melalui situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah mengakui pelaksanaan penerapan subsidi langsung LPG 3 Kg masih menemui kendala, diantaranya pendataan. “Memang benar idealnya kita mau melaksanakan itu (subsidi langsung). Cuma realistisnya, dana bantuan sosial yang dikoordinasikan Kemensos baru setengah karena verifikasi lapangan dan segala macam. Tidak semudah itu,” ungkap Ego Syahrial, 12 Desember 2017 lalu.

“Pemerintah akan jalankan pola subsidi yang sama seperti tahun 2017. Namun demikian, Pemerintah menghimbau agar LPG 3 kg hanya digunakan oleh masyarakat miskin,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial, Senin (2/1) lalu.

Terkait pengusahaan dan pemanfaatan gas bumi, sebenarnya telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dimana, didalam UU Nomor 22/2001 tersebut, telah diatur tentang Badan Pengatur yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak maupun gas bumi serta pengangkutan untuk usaha hilir.

Di daerah, ada dugaan bahwa regulasi dan lemahnya pengawasan punya andil terhadap kasus langkanya LPG bersubsidi bagi masyarakat, sehingga pendistribusian jadi tidak merata.

Meski pemerintah mengaku masih akan menjalankan kebijakan subsidi LPG 3 Kg seperti tahun 2017 lalu dan mengakui tidak melakukan pembatasan namun hanya menghimbau agar LPG 3 Kg hanya digunakan oleh masyarakat miskin dan usaha kecil.

Namun, belum diketahui pasti apa ada kolerasi antara pelaksanaan subsidi langsung (menurut rencana, pemerintah baru akan laksanakan pada 2019) dengan langkanya LPG 3 Kg di Pinrang. Satu yang pasti, ada kekhawatiran masyarakat bahwa pemerintah akan menarik LPG 3 Kg dari pasaran pada tahun 2018 ini.

Mencari jalan keluar, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan para pengusaha gas lakukan pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pinrang, pada Jum’at (24/08/2018) lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama.
Pada kesepakatan tersebut, pihak pangkalan diperbolehkan menjual LPG 3 Kg dengan harga Rp 15.500. Kedua, jatah pengecer akan dikurangi dengan alasan untuk mencegah kebakaran dan ledakan tabung gas. Meskipun, alasan tersebut tidak masuk akal.

Sebagai bagian dari masyarakat yang lakukan kontrol sosial, LSM LESKAP melalui Ketuanya, Rahim Pole menyampaikan kecurigaannya bahwa ada permainan dikalangan pengusaha pangkalan gas elpiji.

Semestinya, kata dia, masyarakat hanya diperbolehkan membeli 1 tabung per 1 KK. Tapi kenyataan, aturan tersebut dilanggar. Seperti kejadian di SPBU Maccorawalie yang ada di Jalan Jampu, Pinrang.

Dari pemantauan yang dilakukannya, disana berlaku “siapa cepat dia yang dapat”. Dalam artian 1 KK bisa memperoleh beberapa tabung elpiji asal dia cepat. “Tidak menutup kemungkinan, pola seperti itu terjadi ditempat lain di kabupaten ini,” kata dia.

Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin mengeluhkan langkanya elpiji di pinrang. Bukan hanya itu, harga elpiji yang dibeli masyarakat bisa sampai Rp 20.000 bahkan hingga Rp 25.000 per tabung. Untuk itu, mereka meminta pemerintah daerah (bupati terpilih maupun bupati yang masih menjabat) agar bisa mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan stock elpiji. / Akbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here