Kajinews, Makassar _ Untuk mendapatkan pengakuan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sejumlah instansi dalam kawasan pelabuhan Makassar membangun komitmen Zona Integritas.

Kegiatan dimaksud, dilaksanakan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian ataupun Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana, pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Zona Integritas berada di Kawasan yang mencakup 6 Pelabuhan Laut dan 6 Bandar Udara. Deklarasi diharapkan dapat mendisiplinkan semua stakeholder dan memberikan dampak baik bagi sektor pariwisata serta distribusi logistik.

See also  Kekuatan Hukum Pemprov Sulsel Lemah Terkait Stadion Mattoanging

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar ditunjuk sebagai koordinator penghubung Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui deklarasi diharapkan dapat memberikan dampak, baik sektor pariwisata serta distribusi domestik dengan mendisiplinkan semua sektor yang bergiat di pelabuhan Makassar.

Selain mewujudkan unit kerja yang berperingkat WBK dan WBBM, komitmen pembangun zona integritas kawasan Pelabuhan Makassar juga berisi komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis.

Harapannya, komitmen pembangunan Zona Integritas ini benar-benar dilaksanakan dengan baik yang akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa, bukan hanya sebagai formalitas.

See also  Mundoap: Proyek Prestisius Bupati di 2018-2019 Untuk Merubah Wajah Kabupaten Gowa

“ini adalah sebuah kemajuan, tapi jangan hanya berkomitmen, hanya seremoni, kemudian implementasinya tidak ada. Saya melihat semangatnya sangat bangus. Semua lembaga disini menempati posisi yang paling sedikit dilaporkan di Ombudsman,” ungkap Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan ST, MH.

Seluruh instansi membaca deklarasi komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Makassar yang dilanjutkan dengan penandatangan spanduk deklarasi.

Kegiatan ini dirangkaikan pemutaran video profil masing-masing intansi dan penampilan yel-yel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Triono. / Anisah AM