Makassar, Kajinews  _  Menyikapi kondisi kekinian Kurikulum 2013 di Kota Makassar, Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar menyampaikan bahwa SMP telah tuntas di 2018 ini. Hal itu dikarenakan, pihak sekolah proaktif dan sejak dua tahun lalu, ada yang sudah  melaksanakan secara mandiri sehingga progresnya lebih cepat.

Hal berbeda terjadi pada strata sekolah dasar, dimana masih ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013. Namun ia memastikan bahwa Tahun 2019 nanti, SD sudah tuntas.

Hingga kini, jumlah sekolah menengah pertama  yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 ada dalam kisaran puluhan sekolah. Mereka terutama adalah sekolah swasta.  Saat ini, kata Hasbi, mereka masih dalam proses pendampingan oleh narasumber untuk implementasi K-13.

Pendampingan yang dimaksud adalah Kegiatan In Service Training bagi SMP. Terkait hal tersebut, ia mengakui bahwa kemarin telah membuka kegiatan in service training K13 bagi SMP Swasta di SMP Nasional. Dua hari sebelumnya, ia juga lakukan hal sama di SMP Wahyu Makassar.

Lebih jauh, Hasbi menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi Kurikulum 2013 adalah Kurikulum 2013 tidak bisa diimplementasikan jika kepala sekolah dan guru belum dilatih.  Sebab, menurut dia, ada pendekatan yang lebih ditonjolkan, dimana guru hanya menjadi pasilitator di kelas.

Idealnya kata dia, suatu kurikulum membutuhkan waktu transisi, masing-masing tiga tahun untuk strata pendidikan SD dan SMP bahkan SMA. Hingga tahun kelima, K-13 belum tuntas dilaksanakan secara merata di Indonesia karena beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi geografis, kemampuan sekolah yang berbeda-beda.

Kendala berikutnya adalah ketersediaan buku. Hasbi menyebutkan bahwa melalui Bos Buku, setiap sekolah dianggap mampu membeli buku. Namun mereka (sekolah) tidak bisa memenuhi kebutuhan akan buku dalam waktu satu tahun mengingat banyaknya jumlah siswa dibanding Dana Bos Buku yang sekolah terima.

Hasbi menyebut ada keterlambatan pemerintah mengakselerasi percepatan percetakan buku, sementara masa transisi harus dipercepat sehingga Kurikulum 2013 bisa segera tuntas dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia. Faktanya, kata dia, pemerintah, dalam hal ini tidak bisa menutupi kebutuhan buku pelajaran Kurikulum 2013 dalam waktu singkat.

Disisi lain, keterlambatan sekolah menerima buku K-13, jadi salah satu alasan sekolah sehingga Kurikulum 2013 tidak bisa tuntas. Semestinya, hal tersebut tidak dijadikan alasan. Pasalnya, selain banyak sumber buku yang bisa dipakai, buku pada kurikulum sebelumnya (KTSP) masih bisa digunakan.

Berdasarkan fakta lapangan, masih ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi yang ada. Menyikapi issu berkembang bahwa ada sekolah ataupun guru yang menjual buku pelajaran maupun buku penunjang lainnya, secara tegas, instruktur pada kurikulum sejak tahun 1986 itu menyebutkan bahwa ada aturan yang melarang hal tersebut karena buku sudah disiapkan oleh pemerintah.

Bagi sekolah (yang secara massif) atau guru yang menjual buku pelajaran maupun buku penunjang untuk memenuhi kebutuhan siswanya, ia menyebutkan bahwa untuk mereka yang dianggap nakal ada beberapa tahapan teguran dan sanksi.

“Jika ada Kepala Sekolah atau Guru yang menjual buku ke siswa, laporkan. Kami akan tindak lanjuti dan jika terbukti akan diberikan sanksi tegas,” kata Hasbi.

Semestinya, kata Hasbi, ada upaya guru yang lebih kreatif dan tidak beresiko dalam menyikapi  keterlambatan tersebut, bukan dengan menjual buku ke murid.

“Misalnya memberikan pemahaman kepada orang tua siswa untuk mengcopy buku acuan (buku sumber) atau menyampaikan agar orang tua siswa mengakses buku di BSE, karena, apapun alasannya, tidak boleh menjual buku pelajaran kepada murid,” tutup Hasbi.  / Rangga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here