Mamat Sanrego saat jadi Narasumber pada acara Sosialisasi Ketenagalistrikan di Makassar

Kajinews, Makassar  _  Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggantikan Perpres 54/2010 oleh Presiden RI, Joko Widodo menjadi perhatian beberapa pengamat, penggiat ekonomi maupun aktivis di daerah ini.

Timbul kekuatiran di kalangan mereka melihat plus minus peraturan presiden tersebut.  Seperti menyusupnya pihak distributor, subdistributor, grosir, perkulakan, agen, sub agen dan bahkan toko eceran yang langsung menjual kepada konsumen (pengguna) dan berlindung dibalik e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan perpres tersebut.

Hal tersebut diungkap Mamat Sanrego (aktivis era tahun 90-an) disela-sela acara Sosialisasi Ketenagalistrikan di Makassar. Menurut dia, seharusnya Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memperhatikan selain Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaannya juga memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan langsung dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan secara serta merta.

See also  L-Kompleks Endus Praktek Ilegal di SMA 18 Makassar

Lanjut, Mamat mengatakan, seperti halnya dalam pembentukan Perpres, tentu saja harus memperhatikan materi muatan serta kajian akademik (hasil penelitian atau pengkajian hukum), dimana, kita ketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan utamanaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih jauh, Mamat mengatakan,  kalau merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 8 yang mengamanatkan bahwa “Barang dengan Hak Distribusi Eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung” dan bukan merupakan Hak Pabrikan/Produsen.

See also  Peduli Keselamatan, Polres dan Dishub Pasangkayu Lakukan Operasi Ketupat

Terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, larangannya secara tegas diatur pada Peraturan Menteri Perdaganan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi barang  yang tujuannya semata-mata melindungi kedaulatan ekonomi.

Berikut larangan distribusi barang yang dimaksud Mamat pada Permendag tersebut :

BAB V LARANGAN

Pasal 19

  • Distributor, Sub Distributor, Grosir, Perkulakan, Agen dan Sub Agen dilarang mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen.
  • Agen dan Sub Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau Supplier luar negeri dan Produsen atau Importir yang menunjuknya.
  • Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung yang memiliki hak distribusi eksklusif.
  • Produsen skala usaha besar dan menengah serta importer dilarang mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
See also  49 Warga Binaan Rutan Kelas II B Pinrang Lakukan Perekaman Data Kependudukan

Diujung penyampaiannya, Mamat berharap terkait keberadaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 atas kebijakan LKPP agar nantinya dapat memperhatikan Sektor Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  /Rangga