Pariwisata Dan Dinamika Pembangunan Daerah

Oleh : Andi Imran.

Pembangunan nasional, secara umum bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja serta keadilan sosial. Usaha tersebut tentunya berarti menciptakan pemerataan pertumbuhan dalam berbagai aspeknya.

Untuk lebih mengkongkritkan keinginan tersebut dengan adanya UU No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diharapkan mampu membawa paradigma baru dalam percepatan pembangunan, sebagai konsekwensi logis tentang adanya perluasan kewenangan yang membawa pengaruh, terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Salah satu penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dalam bidang kepariwisataan.
Secara Lex Specialis, masalah kepariwisataan diatur dalam UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

See also  Kepergian Raja Gowa Menyisakan Luka Mendalam. Berikut Pesan Andi Maddusila Ke Kapolres Gowa.

Pariwisata sebagai gejala sosial dalam bentuknya, menimbulkan aktifitas ekonomi didalamnya. Fenomena ini menyebabkan pengelolaannya dilakukan dalam pendekatan industrial untuk mempertemukan unsur ” supply and demand ” alias penawaran dan permintaan. Dalam hal ini konsumen adalah wisatawan.

Dalam kecenderungan perkembangan pariwisata dunia, industri pariwisata mendapat julukan “Invicible export” selain “Gold mining” sebagai salah satu sumber penerimaan devisa yang penting bagi suatu Negara.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata, arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata nasional tahun 2015 – 2019, oleh BAPPENAS diorientasikan kedalam sasaran pertumbuhan dan pembangunan inklusif, dimana titik fokusnya pada aspek pemasaran, pembangunan destinasi, pengembangan industri pariwisata dan penguatan kelembagaan yang ada.

See also  Kapolsek Polsel Hadiri Upacara dan Proses Pemakaman Anggota Polair Polda Sulsel

Terkait dengan pengembangan infrastruktur kepariwisataan, ada prinsip “Conditio sine qua non” atau kondisi yang saling melengkapi.

Sebagai syarat mutlak atas 3 determinan yang mencakup variabel : komplementaritas antara faktor motif kunjungan terhadap atraksi wisata, ketersediaan fasilitas sarana atas kebutuhan akan adanya permintaan jasa pelayanan serta masalah transfereabilitas untuk kemudahan akses mobilitas kunjungan.

Dalam praksisnya, pendekatan konseptual menyangkut strategi pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan bahwa pembangunan kepariwisataan dengan sifatnya yang “Multiplier effect” akan mengalami pertumbuhan signifikan guna mendorong proses akselerasi dalam dinamika pembangunan daerah.