Kajinews, Makassar _ Keputusan yang diambil seorang hakim dalam penegakan hukum mencerminkan kualitas seorang hakim.

Untuk itu, dibutuhkan argumentasi dan pandangan hukum sehingga keputusan yang diambil akan tepat pula secara hukum.

Berbeda halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jeneponto. Pada sengketa perdata Nomor 08/Pdt.G/2019/PN.JNP, Pengadilan Negeri Kelas II Jeneponto, memutuskan perkara ini dengan memenangkan pihak penggugat tanpa memasukkan bukti, tidak membuat kesimpulan dan anehnya lagi tidak ada saksi yang menguatkan gugatan pihak penggugat.

Hal tersebut diungkapan Kuasa Hukum Sitti Aminah S.KG, dan H Hamzah Nare, dalam keterangannya dihadapan awak Media pada, 3/10 Kamis kemarin.

Menurut Advokat dan Konsultan Hukum DR. H. Muhammad Nur, SH, MPd, MH, keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang memperkarakan kasus tersebut dinilai sangat janggal dan menurutnya ada dugaan kuat kongkalikong antara hakim dan pihak penggugat.

See also  Asyik Nyabu, Pemuda Tikke Dibekuk Aparat

“Kualitas seorang hakim tentunya harusnya melalui pendalaman perkara dalam membuat keputusan tepat atau jangan sampai perkara orang tidak pernah dibaca,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Dia menganggap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkesan dicari-cari.

Menurut pandangan hukum normatif, putusan tersebut sedikit menyimpang. Salah satunya yakni tidak adanya saksi ahli dari penggugat.

“Banyak hal yang perlu dibenahi Pengadilan Jeneponto, kerancuan jadwal sidang, menunda persidangan tanpa alasan, jadwal molor sampai malam hari,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum DPP BAIN HAM RI ini, kasus sengketa sewa menyewa satu unit rumah di jalan Sultan hasanuddin Nomor 24 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulsel, antara tergugat I (Sitti Aminah) dengan tergugat II (H. Hamzah Nare) tersebut oleh mahasiswa saja sudah dapat menganalisa secara jelas dan terang kalau surat perjanjian hanya dapat digugat oleh dua belah pihak, pihak pertama maupun pihak kedua.

See also  Persahabatan Berbuntut Sengketa Tanah

“Lah, kok bisa ada pihak lain mengugat, lalu hakim yakin kalau ada hubungannya. Kan membingungkan dan aneh. atau jangan sampai hakimnya tidak pernah baca perjanjian sewa menyewa,” bebernya.

Adanya surat pembatalan kontrak dari Hamzah Nare sesuai pada pasal 5 ayat 8 sesuai perjanjian sewa itu, harusnya, hakim sudah dapat mengambil keputusan hukum tepat tapi malah seolah keputusan hakim sangat jauh dari argumentasi hukum yang tepat.

Dia berharap ada rasionalisasi dan kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan hukum. / Larasati M