Home Hukum & Kriminal Pandangan Dan Kesimpulan Hakim PN Jeneponto Keliru Dalam Putusan

Pandangan Dan Kesimpulan Hakim PN Jeneponto Keliru Dalam Putusan

Kajinews, Makassar _ Keputusan yang diambil seorang hakim dalam penegakan hukum mencerminkan kualitas seorang hakim.

Untuk itu, dibutuhkan argumentasi dan pandangan hukum sehingga keputusan yang diambil akan tepat pula secara hukum.

Berbeda halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Jeneponto. Pada sengketa perdata Nomor 08/Pdt.G/2019/PN.JNP, Pengadilan Negeri Kelas II Jeneponto, memutuskan perkara ini dengan memenangkan pihak penggugat tanpa memasukkan bukti, tidak membuat kesimpulan dan anehnya lagi tidak ada saksi yang menguatkan gugatan pihak penggugat.

Hal tersebut diungkapan Kuasa Hukum Sitti Aminah S.KG, dan H Hamzah Nare, dalam keterangannya dihadapan awak Media pada, 3/10 Kamis kemarin.

Menurut Advokat dan Konsultan Hukum DR. H. Muhammad Nur, SH, MPd, MH, keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang memperkarakan kasus tersebut dinilai sangat janggal dan menurutnya ada dugaan kuat kongkalikong antara hakim dan pihak penggugat.

“Kualitas seorang hakim tentunya harusnya melalui pendalaman perkara dalam membuat keputusan tepat atau jangan sampai perkara orang tidak pernah dibaca,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Dia menganggap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkesan dicari-cari.

Menurut pandangan hukum normatif, putusan tersebut sedikit menyimpang. Salah satunya yakni tidak adanya saksi ahli dari penggugat.

“Banyak hal yang perlu dibenahi Pengadilan Jeneponto, kerancuan jadwal sidang, menunda persidangan tanpa alasan, jadwal molor sampai malam hari,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum DPP BAIN HAM RI ini, kasus sengketa sewa menyewa satu unit rumah di jalan Sultan hasanuddin Nomor 24 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulsel, antara tergugat I (Sitti Aminah) dengan tergugat II (H. Hamzah Nare) tersebut oleh mahasiswa saja sudah dapat menganalisa secara jelas dan terang kalau surat perjanjian hanya dapat digugat oleh dua belah pihak, pihak pertama maupun pihak kedua.

“Lah, kok bisa ada pihak lain mengugat, lalu hakim yakin kalau ada hubungannya. Kan membingungkan dan aneh. atau jangan sampai hakimnya tidak pernah baca perjanjian sewa menyewa,” bebernya.

Adanya surat pembatalan kontrak dari Hamzah Nare sesuai pada pasal 5 ayat 8 sesuai perjanjian sewa itu, harusnya, hakim sudah dapat mengambil keputusan hukum tepat tapi malah seolah keputusan hakim sangat jauh dari argumentasi hukum yang tepat.

Dia berharap ada rasionalisasi dan kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan hukum. / Larasati M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Pokja & PPK Dinas PUPR Jeneponto Dapat Kritik Tajam Dari Lsm Kompleks

Kaji-News, Jeneponto | Proyek Pembangunan Infrastruktur Trotoar/Pedestrian Jalan/Drainase paket IV (empat) Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran...

Lampu Jalan Tidak Berfungsi Normal, Jembatan Kuning Bak Jembatan Bolong

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan di kaki Gunung Gandang Dewata yang melintas diatas Sungai Takandeang itu adalah pengganti Jembatan Bolong. Namanya Jembatan Kuning. Terletak di...

Tak Penuhi Espektasi Masyarakat, Jembatan Kuning Mamuju Terabaikan

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan dengan konstruksi kolong pertama di Indonesia, Jembatan Kuning bukan hanya kebangaan Sulbar tapi kebangaan masyarakat Indonesia. Sayangnya, saat ini, pengemudi roda...

Letkol Nav Janur Yudo Anggoro MTr (Han) Jabat Danskadik 403 Lanjut Adi Sumarmo

Kajinews, Mamuju  _  Komandan Lanud Adi Soemarmo Kolonel Pnb Adrian P Damanik ST memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Skadron Pendidikan (Danskadik) 403 Lanud...

Kisruh Tambang di Pinrang, Kajati Sulsel Mengaku Berkoordinasi dan Bekerjasama Beberapa Pihak

Kajinews, Mamuju  _  Terkait permasalahan tambang yang ada di wilayahnya, Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar SH MH menyampaikan kalau pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa...
%d bloggers like this: