Home Ragam LKPP Diminta Pertegas Hak Masyarakat dan LSM Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP Diminta Pertegas Hak Masyarakat dan LSM Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kaji-news, Makassar  _  Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan pada 16 Maret 2018 Oleh Presiden RI, Joko Widodo, mendapat perhatian serius Forum Komunikasi Lembaga – Lembaga Independen (FOKLI). Pasalnya, Perpres tersebut dinilai tidak berpihak kepada golongan usaha kecil.

Untuk itu, FOKLI mewanti-wanti agar dalam pelaksanaan Perpers tersebut nantinya tidak menuai sorotan yang berkepanjangan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umumnya, Saymsul Suryaningrat disela- sela rapat Koordinasi antar LSM se-Sulawesi Selatan bertempat disalah satu warkop di Kota Makassar. Kegiatan tersebut juga dihadiri pendiri Forum, Mamat Sanrego yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum DPP-LIMIT.

Pada pertemuan tersebut, Syamsul memaparkan sisi baik Perpes 16/2018 yang menggantikan Perpes 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sekaligus juga memaparkan beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi sejak dini.

Syamsul Suryaningrat : “ Hadirnya Perpes 16/2018 Jangan Sampai ada Pihak atau Kelompok yang merasa dirugikan”

“Tujuan maupun Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang juga sekaligus akan meningkatkan keikutsertaan Industri Kreatif harus seiring dan sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,” ujar Syamsul Suryaningrat.

Selain itu, ia memandang bahwa Prinsip dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa harus pula diawasi secara seksama seperti halnya yang dijelaskan atas “Pertentangan Kepentingan” pada Pasal 7 Ayat (2) Perpes 16/2018, huruf a, “Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau Personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama”.  Demikian halnya dengan apa yang terdapat di huruf f, bahwa “beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama”.

Sekilas, lanjut Syamsul, penjelasan tersebut bagi masyarakat awam hukum tentu dianggap sudah merupakan payung hukum yang jelas dan terarah. Namun siapa yang akan mengawasi jika pertentangan kepentingan tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan, misalnya BUMN ? Lalu, bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi dan/atau data atas kepemilikan saham dalam rangka mengungkap adanya dugaan “Pertentangan Kepentingan yang dimaksud oleh Perpes tersebut ? Apakah masih perlu dibentuk lagi satu Komisi Pengawas Saham Perseroan (KPSP) untuk mengakomodir kepentingan penyedia lain yang merasa dirugikan ?

Lebih jauh, Syamsul mempertanyakan Pasal 14 yang menjelaskan tentang Agen Pengadaan yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dimana batas waktu pembentukan kebijakan tersebut paling lama sembilanpuluh hari sejak 16 Maret 2018 yang mana menurut dia hingga kini belum juga ada rancangan atau setidaknya gambaran yang dimaksud dengan Agen Pengadaan. Menurut dia, dalam pelaksanaan tugasnya, agen tersebut, mutatis mutandis dengan tugas Pokja atau PPK.

Hal tersebut juga menjadi konsen Ketua FOKLI dan mengingatkan agar jangan sampai ada “peyusup” dalam Pembentukan Kebijakan jika dibiarkan berlama-lama apalagi waktu pembentukan telah melewati batas yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, ia juga menyoroti fungsi dan peran Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) dengan kewenangan yang dapat dikategorikan secara personel bertugas memeriksa administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi dengan Nilai paling banyak 200 Juta Rupiah dan untuk Jasa konsultansi Paling Banyak 100 Juta Rupiah. Demikiian halnya dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), berikut Tugas Tim Panitia juga memeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi paling sedikit diatas 200 Juta Rupiah dan Jasa Konsultansi paling sedikit diatas 100 Juta Rupiah.

Sebagai Ketua Forum, Syamsul menjelaskana bahwa hal tersebut sangat mubazir waktu atas keberadaan PJPHP dan PPHP yang berperan pada seputar administrasi. Hal tersebut akan membingungkan karena siapa sebenarnya pemeriksa hasil barang/jasa atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.

“Apakah setiap hasil barang yang nyata atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus dilaporkan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau ke Aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK untuk memeriksa kebenaran dari Administrasi yang sesuai dengan barang/jasa,” tanya Syamsul.

Namun, Syamsul tetap memberi apresiasi Perpres Nomor 16/2018 khususnya Pasal 19 sehubungan dengan penyusunan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dimana dimungkinkan penyebutan Merk terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, barang/jasa dalam Katalog Elektronik atau barang/jasa pada tender cepat serta spesifikasi menggunakan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI serta memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

Mamamt Sanrego : Paket Penunjukan Langsung sudah Dikategorikan “ dalam keadaan tertentu’

Senada, Ketua Umum DPP-LIMIT, Mamat Sanrego yang juga Ketua Dewan Pendiri Forum Komunikasi Lembaga-Lembaga Independen (FOKLI) menyampaikan bahwa sepatutnya para Menteri yang terkait dengan Perpres tersebut sesegera mungkin menyiapkan regulasi dan/atau kebijakan agar menghindari penyalahgunaan aturan apalagi peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditunggu masyarakat jumlahnya sebanyak 25  aturan, tentu pembentukannya membutuhkan waktu. Jika tidak dimulai dari sekarang, dapat memberi ruang akan persepsi negatif masyarakat pengusaha kecil.

Karena menurut dia, selain regulasi yang dinantikan dari LKPP, terdapat pula beberapa pasal seperti Pasal 28, Pasal 56 yang merupakan otoritas Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri serta untuk Pasal 60 adalah kewajiban Menteri Luar Negeri. Sedangkan untuk Pasal 62 kebijakannya diserahkan pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Riset dan Pendidikan TInggi.

Yang paling penting kata Mamat, harus diketahui oleh masyarakat atau para Ketua LSM utamanya yang tergabung dalam FOKLI adalah tentang metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya khususnya penunjukan langsung untuk barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya kategori “dalam keadaan tertentu”. Yang mana, kriteria yang dimaksud keadaan tertentu sesuai bunyii perpres adalah :

  1. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden.
  2. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu Negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak direncanakan/diperhitungkan sebelumnya.
  4. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu.
  5. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung dan kedelai serta pupuk yang meliputi Urea, NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan.
  6. pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan.
  7. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakn oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau
  8. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

Sebagai penutup, Mamat Sanrego menyampaikan “saya kira teman-teman di Forum sudah sangat paham tentang maksud dan tujuan dari Perpres ini. Untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional khususnya daerah Sulawesi selatan, diharapkan peranannya untuk tetap mengawasi secara seksama dalam setiap gerak atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana amanat peraturan presiden ini dan yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”   /  Rangga

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Pokja & PPK Dinas PUPR Jeneponto Dapat Kritik Tajam Dari Lsm Kompleks

Kaji-News, Jeneponto | Proyek Pembangunan Infrastruktur Trotoar/Pedestrian Jalan/Drainase paket IV (empat) Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran...

Lampu Jalan Tidak Berfungsi Normal, Jembatan Kuning Bak Jembatan Bolong

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan di kaki Gunung Gandang Dewata yang melintas diatas Sungai Takandeang itu adalah pengganti Jembatan Bolong. Namanya Jembatan Kuning. Terletak di...

Tak Penuhi Espektasi Masyarakat, Jembatan Kuning Mamuju Terabaikan

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan dengan konstruksi kolong pertama di Indonesia, Jembatan Kuning bukan hanya kebangaan Sulbar tapi kebangaan masyarakat Indonesia. Sayangnya, saat ini, pengemudi roda...

Letkol Nav Janur Yudo Anggoro MTr (Han) Jabat Danskadik 403 Lanjut Adi Sumarmo

Kajinews, Mamuju  _  Komandan Lanud Adi Soemarmo Kolonel Pnb Adrian P Damanik ST memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Skadron Pendidikan (Danskadik) 403 Lanud...

Kisruh Tambang di Pinrang, Kajati Sulsel Mengaku Berkoordinasi dan Bekerjasama Beberapa Pihak

Kajinews, Mamuju  _  Terkait permasalahan tambang yang ada di wilayahnya, Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar SH MH menyampaikan kalau pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa...
%d bloggers like this: