Pinrang, Kaji-news.com – Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan PBB terhadap pendapatan daerah kabupaten pinrang dinilai mengecewakan.

Padahal, berdasarkan data resmi, ada 29 penambang yang mengantongi izin. Diantara mereka, 20 penambang belum mendaftar di BKUD.

Disisi lain, kontribusi sektor pertambangan terhadap rusaknya jalanan di pinrang sangat tinggi.

Kedua hal itu menjadi konsen pembahasan Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 di ruang rapat paripurna sepekan terakhir ini.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pinrang, H Muhtadin didampingi Wakil Ketua, Ir Syamsuri dihadiri Anggota Banggar dan Sekwan Drs Cendera Yasin MM.

Sementara Sekda Pinrang Ir A Budaya MSi, Kepala BKUD Agurhan SE MM, Sekretaris Bappelitbanda HA Fakhruddin SSos MSi dan Kabag Hukum Setda Yosep Pao SH hadir sebagai perwakilan eksekutif.

See also  Harapan Menyekolahkan Anak Semata Wayang Kandas Setelah Warung Miliknya Dibongkar

Setelah melalui rapat pembahasan melalui komisi-komisi dariTanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Juli, pada Tanggal 15 sampai dengan 16 Juli, bertempat di ruang rapat paripurna,

Ketua Komisi III H Alimuddin Budung menilai refocusing (pemotongan anggaran) terhadap DAU oleh pemerintah pusat mendesak daerah cari solusi terbaik melalui peningkatkan PAD kabupaten.

“Banyak hal bisa dilakukan. Satu diantaranya, memungut retribusi pada sektor pertambangan”, ujarnya.

Senada, H Mashur Ali menilai upaya peningkatan PAD perlu didorong melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah (BPD) yang menurut dia pinrang punya potensi pajak yang sangat besar.

“Kita punya potensi pajak. Ada 48 ribu Ha sawah, ada empang, kebun, PBB perkotaan dan itu bisa dilakukan maksimal oleh Badan Pendapatan Daerah yang belum dibentuk”, terang Ketua Badan Kehormatan DPRD Pinrang tersebut.

See also  Pencoblosan Ulang Pilkada Pinrang Untungkan Bersalam

Merespon peningkatan PAD, A Aan Nugraha menilai retribusi bagi truk-truk pengangkut pasir sangatlah penting karena kontribusi mereka terhadap rusaknya jalan kabupaten sangat tinggi.

Tidak sendirian, Andi Mulyadi Mustafa selain mendesak pungutan retribusi untuk penambang dan truk pengangkut pasir, dia juga mendesak pemda mendata sungai-sungai yang perlu dinormalisasi agar pinrang tidak kepepet saat musim penghujan.

Menanggapi pandangan anggota legislatif, Sekda Pinrang A Budaya membenarkan rendahnya PAD khususnya pendapatan dari para penambang.

“Peningkatan PAD ini terus kami upayakan. Kedepan, kami akan bangun check poin di tiga perbatasan dengan daerah lain yang akan dilengkapi CCTV untuk mengetahui jumlah truk pengangkut pasir keluar-masuk kabupaten”, terang sekda.

See also  Gas Elpiji 3 Kg Melangit, Warga Pinrang Aksi Turun Ke Jalan

Terkait pembentukan BPD, Kepala BKUD Pinrang, Agurhan menjawab tidak ada masalah sepanjang memungkinkan sesuai aturan yang ada.

“Peningkatan PAD menjadi keharusan karena ekonomi negara mengalami goncangan. Kami terus upayakan 20 penambang segera terdaftar di Bidang Pendapatan Daerah”, ungkap Agurhan.

Di penghujung penyampaiannya, Agurhan menjelaskan temuan BPK RI, dimana, penetapan nilai objek pajak di pinrang yang belum sesuai aturan sehingga perlu ada penyesuaian nilai objek pajak kedepannya. / *