Kajinews, Bali  _  Sebagai Negara agraris, Indonesia tidak lepasa dari persoalan agraria. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dalam program prioritas Nawa Cita mengeluarkan kebijakan penyelesaian konflik agraria.

Dalam berbagai kunjungan ke berbagai daerah, Presiden menerima banyak keluhan terkait konflik tanah atau agraria. Konflik agraria yang sudah terlapor di Istana terhitung sampai tanggal 2 Mei 2018 adalah 334 kasus yang melibatkan 96 ribu lebih Kepala Keluarga dengan total luas lahan konflik adalah 233 ribu hektar.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dihadapan seluruh Ketua DPRD se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), menjelaskan bahwa penyelesaian konflik, menjadi bagian integral dalam nawa cita Presiden Jokowi.

“KSP mendorong Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelesaian konflik agraria dan lahan sengketa. Poin-poin dalam inpres itu seperti pembentukan tim penyelesaian konflik di daerah, mengambil langkah cepat dan tepat, upaya penyelesaian dan pemulihan pasca konflik serta respon cepat dan diselesaikan secara damai,” kata Moeldoko, pada Kamis (30/08/2018) di Hotel Harris, Bali.

Lanjut, Moeldoko menjelaskan bahwa ada empat hal penting dalam konflik agraria. Pertama, belum diselesaikannya konflik agraria masa lalu ditambah konflik baru. Kedua, sektoralisme implementasi dari perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria di bidang pertanahan, kehutanan, pesisir kelautan, pertambangan dan perkebunan. Ketiga, terdapat kasus-kasus mal administrasi dalam pemberian ijin atau hak sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan.

Yang terakhir, kata dia, praktik-praktik pendekatan keamanan yang tidak menjawab akar masalah. “KSP telah membentuk Tim Percepatan Penanganan Penyelesaian Konflik Agraria karena tingginya pelaporan konflik agraria ke Istana,” jelasnya lebih lanjut.

Ia juga menguraikan beberapa capaian yang diperoleh Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 9 Tahun 2017, diantaranya adalah, membantu penyelesaian konflik Pulau Pari Jakarta, penggusuran Pedagang di Puncak Bogor, konflik kehutanan di Kalimantan Timur dan konflik eks HGU di Desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulut.

“Program reformasi agraria memiliki tiga sasaran yaitu sertifikasi, redistribusi aset dan perhutanan sosial,” ungkapnya. Dia menyebut bahwa tahun ini pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat untuk dibagikan ke masyarakat.

Berdasarkan redistribusi tanah atau aset, HGU tidak produktif yang jumlahnya kurang lebih 500 ribu hektar, akan dibagikan kepada masyarakat. Sementara yang berkaitan dengan perhutanan sosial, dimana masyarakat sekitar hutan diberikan hak kelola selama 35 tahun.

Ketua ADKASI, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa ADKASI menegaskan rekomendasi dukungan kepada Presiden Jokowi untuk dikeluarkannya Inpres yang memberikan mandate kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk Komisi Penyelesaian Konflik Agraria.

“Komisi tersebut memiliki tugas khusus dan wewenang untuk menyelesaikan konflik agraria akibat dari salah kebijakan di masa lalu, tanpa tebang pilih, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum agraria,” katanya.

Semua hal terkait konflik lahan, hampir disetiap daerah mengadu kepada ADKASI. Oleh karena itu, ADKASI sedang mencoba menyelesaikan. Lukman Hakim harap bantuan Istana agar bisa bersinergi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia,” tambah Rike Diah Pitaloka selaku Dewan Pakar ADKASI.

Terkait permintaan Rike DP, Moeldoko menyampaikan bahwa KSP membuka program “KSP mendengar” dan terbuka bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan berbagai masalah. “Saya perlu sampaikan, pemerintah telah menjalankan program yang selama ini berjalan segera diselesaikan. Pemerintah membangun pondasi dalam rangka meloncat lebih jauh lagi kedepan,” tutup Moeldoko.   / Jamal

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here