Kajinews, Makassar  _  Terkait pemberitaan disalah satu Media Harian Makassar tentang Target Pencegahan Korupsi di Pemprov, yang rencananya akan diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 5 hari ( 1 Juli 2019 sampai dengan 5 Juli 2019), dengan sasaran utama Pengelolaan Asset, membuat Ketua Umum DPP Limit Mamat Sanrego angkat bicara.

“Hadirnya Tim KPK dari Deputy Pencegahan untuk melakukan audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, adalah merupakan langkah positif dan seharusnya diapresiasi oleh semua kalangan,” ujar Mamat Sanrego.

Apalagi, menurutnya, periode pemerintahan Nurdin Abdullah, yang dikatakan seumur jagung, harus benar-benar bersih dulu sebelum melaksanakan program-programnya, agar dikemudian hari tidak terjadi saling lempar tanggung jawab, serta tidak dipolitisasi.

Meski demikian, untuk kegiatan audit utama KPK atas pengelolaan aset seperti yang ramai diperbincangkan sejak Tahun 2006, atas pemanfataan lahan Stadion Mattoanging atau yang sekarang disebut Stadion Gelora Andi Mattalatta, menurut Mamat diperlukan kehati-hatian, sebab pendirian Mattoanging tidak terlepas dari sejarah Bangsa Indonesia.

See also  Kekuatan Hukum Pemprov Sulsel Lemah Terkait Stadion Mattoanging

Apalagi, kata Mamat, dalam menelusuri dan menetapkan alas hak Pemprov Sulsel sebagai pemilik mutlak untuk suatu alat bukti dan atau menjadi penguatan alas hak dalam bentuk yang dinamakan Hak Pakai, perlu diteliti secara seksama.

“Utamanya asal-usul terbitnya Hak Pakai (penunjuk) yang tentunya dilandasi oleh perikatan antara dua pihak dan memiliki jangka waktu tertentu,” ujar Mamat.

Ditambahkannya pula bahwa, pada tahun 1898 memang ada peraturan ketat yang melarang warga Tionghoa membeli Tanah dari penduduk asli Makassar, namun mereka diperkenankan untuk memiliki Tanah Partikelir (Particuliere landerijen) atau Tanah Eigendom yang pada awalnya merupakan milik pemerintah.

Tanah-Tanah Partikelir ini telah dijual sejak jaman VOC hingga masa Pemerintah Kolonial kepada pegawai koloni, warga tionghoa ataupun orang asing lainnya.

See also  Ditetapkan Ketua Definitif DPRD Sulsel 2019-2024, Ketum FMI Beri Selamat

Perlu pula diketahui bahwa, pada akhir abad ke-19 justru orang-orang tionghoa menjadi pemilik tanah terbanyak, yang justru melebihi orang-orang Belanda. Bahkan beberapa warga tionghoa ada yang memiliki 197 Perusahaan, 368.810 perkebunan dengan populasi hingga 469.937 Jiwa.

Penjualan tanah pemerintah ini tidak hanya terjadi di Makassar, tapi juga dipantai barat Sumatera, Bengkulu dan di Manado. Sepanjang Tahun 1890-an, jumlah pemilik tanah masih terus meningkat dan diantaranya adalah warga Tionghoa Totok, seperti 2 (dua) anggota Keluarga Thoeng Eng Tjiang.

Satu hal yang harus diperhatikan kata Mamat, setiap peralihan atau suatu perbuatan hukum dan atau produk hukum seperti Perjanjian atau Peralihan Hak yang berawal dari hak Tanah Partikelir (Eigendom) yang mungkin tidak diketahui pemiliknya, kemudian seseorang menerbitkan suatu alas hak, baik itu Hak Milik, Hak Pakai, diwajibkan untuk memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP).

See also  Jadi Sorotan Warga Net, Gapura Kambara Diharap Berikan Rasa Aman

Sebab, jika sebuah Perbuatan Hukum yang berhubungan dengan Hak Patikelir tanpa Melibatkan BHP, berdasarkan Undang-Undang adalah batal dan tak berharga (Pasal 418 Alinea 2 KUHPerdata).

“Jika kita beralih ke riwayat pembangunan Stadion Mattoanging, dahulu ada yang namanya yayasan Stadion Makassar di singkat (YSM), dimana yayasan ini dibentuk sebelum Pembangunan Stadion, yang menurut catatan yang ditemukan oleh DPP-LIMIT, Yayasan tersebut memiliki akte notaris nomor : JP.2.1/29/16 dihadapan Master Jan Philippus De Korte tertanggal 7 Oktober 1950. dimana, pendirinya sangat jelas, siapa siapa orangnya. Diantara para pendiri, salah satunya adalah H. Faisal Thung (Thung Tian Kiem),” pungkas Mamat. / Anisah AM