Jakarta, Kajinews – Menyikapi maraknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan video kadaluarsa atau basi, Ketua Presidium FPII, Kasihhati menyampaikan kalau media dan wartawan tidak perlu resah dan takut.

Pasalnya, kata dia, oknum-oknum penjilat yang menyebarkan video itu tidak mengerti Undang Undang Pers 40 Thn 1999, UUD 45 dan Pancasila.

”Saya tegaskan bahwa Dewan Pers (DP) tidak berhak memverifikasi media dan menjustifikasi media dan wartawan. Dewan Pers tidak punya wewenang untuk itu, Dewan Pers itu bukan Lembaga Negara,” ujar Ketua Presedium FPII melalui release resminya.

Dia memaparkan bahwa Dewan Pers hanyalah salah satu organisasi yang hanya boleh mendata media dan wartawan, itupun hanya untuk konstituennya saja.

See also  Mantap, Bupati Gowa Daftarkan Honorer Empat SKPD di BPJS Ketenagakerjaan

”Jadi untuk semua wartawan dan media di seluruh Indonesia jangan gentar, merasa resah dan terganggu dengan video tersebut. Laporkan saja Dewan Pers ke polisi karena sudah membuat resah dan mencemarkan nama baik media dan wartawan,” ucap wanita yang akrab disapa bunda ini.

Terkait penyebaran video dan surat edaran No 371 yang ditandatangani Yosep Adi Prasetyo selaku ketua dewan pers terdahulu, FPII telah melaporkan ke APH. Ditambahkan pula bahwa dewan pers harus bertanggung jawab karena
telah menandatangani izin.

“Saya menghimbau semua teman-teman jangan takut dan resah, karena kita dilindungi oleh undang undang dan legalitas resmi dari negara, kita punya hak yang sama di republik ini,” tegasnya.

See also  BAIN HAM RI Sulsel : Inspektorat Sulsel Tebang Pilih Umumkan Kerugian Negara di Publik

Menurut Kasihhati, penyebaran video “usang” yang dikemas dengan baik oleh oknum ‘kaki tangan’ dewan pers memperlihatkan bahwa dewan pers telah gagal dan ‘angkat tangan’ dalam melakukan tupoksinya.

”Anggaran Negara diduga hanya dinikmati oknum di Dewan Pers namun tupoksi tidak berjalan. Yang disalahkan Media dan Wartawan diluar konstituennya, inilah bentuk “lagu lama” yang selalu dinyanyikan Dewan Pers,” ungkap Kasihhati.

Lanjut dikatakan bahwa pemerintah atau negara seharusnya berterimakasih kepada insan pers dan pengusaha media menengah ke bawah yang notabene adalah UMKM kecil.

Fakta lain, pekerja media sudah mengurangi pengangguran dan tingkat kriminalitas.

Pemerintah diminta buka mata dan perhatikan nasib media serta wartawan bukan malah mengamini tindakan dewan pers yang terlihat konyol dan tidak tahu aturan.

See also  Adnan Sukses Persembahkan Penghargaan Ajang Indonesia Awards 2018 Kepada Masyarakat dan Jajaran Pemerintahan Gowa

“Sepantasnya Dewan Pers itu dibubarkan saja karena sudah tidak sesuai dengan tupoksinya dan tidak Independen lagi terhadap media dan pekerja media. *