Kajinews, Topoyo  _  Dewan Pemuda Kabupaten Mamuju Tengah menilai adanya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Pemeritah Desa.

Didalam UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait Otonomi Desa, Kepala Desa diberi kewenangan membangun desanya.

Pengalokasian dana desa sejak 2014 silam, diperuntukkan bagi pembangunan desa. Saat ini, angkanya yang mencapai miliaran rupiah itu, dinilai banyak terjadi pemborosan.

Hal itu, menurut Dewan Pemuda Mamuju Tengah dapat dilihat dari banyaknya program desa yang sifatnya dipaksakan. Seperti banyaknya program titipan yang dibebankan ke anggaran desa.

“Perlu ditinjau kembali secara seksama program dana desa yang dianggap ekstrim dan tidak logis seperti program berkunjung keluar kota,” ungkap Nasrul.

Ketua Dewan Pemuda Mateng itu menyebutkan program keluar kota seperti ke Bali menghabiskan anggaran cukup besar. Nilainya yang mencapai puluhan juta rupiah, tentunya sangat mempengaruhi anggaran di desa dan tidak pro rakyat.

“Kami berharap program yang tidak pro rakyat dan program titipan yang tidak prioritas serta tidak berdasar pada Musrenbang untuk dihentikan,” tegas Nasrul.

Dia menambahkan kalau program titipan hanya mengganggu pembangunan dan kegiatan di desa, apalagi jika keluar dari Undang-Undang serta Permendagri dan Permendes. / Abdi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here