Kajinews, Sungguminasa  _  Periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi menarget atau konsen pada pembangunan SDM. Kementerian Pendidikan RI, dalam hal ini, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel selaku UPT Pusat sekaligus perpanjangan tangan kementerian pendidikan, menjadi bagian paling kompeten terkait pembangunan SDM di Sulawesi Selatan.

Di Sulsel, LPMP menjadi tulang punggung pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan, sehingga, diharapkan output anak didik, nantinya, punya daya saing.

Meskipun, tanggung jawab ini sudah didelegasikan melalui UU, dimana, sebahagian kewenangan sudah di tangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun totalitas tanggungjawab masih melekat di Kementerian Pendidikan RI.

Hal itu diungkapkan DR H Abdul Halim Muharram MPd saat ditemui di sela-sela kunjungannya di SMPN 1 Pallangga pada, Senin 21/10/2019.

See also  Pencak Silat Pagar Nusa NU Jadi Mata Kuliah di UIM

Ekspektasi pemerintah pusat melalui pemberian APBN bagi dunia pendidikan sebesar 20% plus 20% APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar benar-benar menghasilkan mutu pendidikan, yang, bukan hanya sejajar di seluruh Indonesia tapi punya daya saing dengan pendidikan negara luar.

Lebih jauh, Abdul Halim menyampaikan bahwa melalui anggaran tersebut dibangun karakter dan nasionalisme serta imtaq dan kejujuran anak didik.

Terkait keberadaannya di sekolah-sekolah, dia mengakui dalam rangka membangun sinergitas dengan daerah dimana siswa menjadi sasaran utama.

Kegiatan itu juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya terhadap sekolah dan metode pendidikan yang berjalan, problem maupun kendala yang dihadapi, sehingga dapat dicarikan solusi.

Untuk diketahui, LPMP Sulsel melakukan pembinaan sebanyak 20 sekolah di setiap kabupaten/kota yang disebut sekolah berbasis zonasi. Dan menurutnya, SMPN 1 Pallangga telah memenuhi 8 standar satuan pendidikan. “Itu sudah masuk dalam kategori sekolah mandiri,” ungkapnya.

See also  Menakar Kepuasan Masyarakat Melalui Delapan Layanan Kesehatan

Semestinya, kata dia, SMPN 1 Pallangga jadi standar rujukan di kabupaten gowa, jika melihat program bupati gowa untuk menjadikan gowa kabupaten pendidikan.

Namun menurutnya, saat ini gowa kabupaten pendidikan belum dilaunching Menteri Pendidikan di Gebyar Pendidikan karena masih ada SMP yang belum UNBK.

Untuk itu, dia berharap tahun depan (2020) semua sekolah di gowa sudah melaksanakan UNBK 100%. / Larasati M