Home Hot Issue Kekuatan Hukum Pemprov Sulsel Lemah Terkait Stadion Mattoanging

Kekuatan Hukum Pemprov Sulsel Lemah Terkait Stadion Mattoanging

Kajinews, Makassar  _  Polemik Stadion Mattoangin atau yang sekarang dikenal dengan Stadion Andi Mattalatta, yang diklaim Pemprov Sulsel melalui Kabiro Aset merupakan asetnya (12 April 2019), sesuai Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 40 Tahun 1989, adalah suatu bukti begitu lemahnya kekuatan hukum yang dimiliki Pemeritah Provinsi Sulsel.

Apalagi, menurut Ketua Umum DPP LIMIT Mamat, hal itu tanpa menjelaskan sumber Sertipikat Hak Pakai seperti Nomor Eigendom/ Verponding, surat ukur berikut tahunnya.

Jika Sertipikat Hak Pakai yang dimaksud Kabiro Aset Pemprov terbit pertama kali di Tahun 1989, lalu sejak kapan dibuat Perjanjian/Perikatannya dengan Yayasan Stadion Makassar (YSM).

“Lalu sejak kapan pula penyerahan Stadion Mattoanging Ke Pemprov?” tanya Mamat.

 

 

Ketua Umum DPP LIMIT, Mamat Sanrego saat ditemui di kantornya

Menurutnya, pengakuan kepemilikan aset Pemerintah maupun Pemerintah Daerah,
sangat perlu diteliti kembali, sejak kapan Perencanaan atas tujuaan Pembelian untuk penguasaan lahan yang dimaksud, melalui, membuka kembali UU Tentang APBN.

Atau jika milik Daerah, dengan meneliti Perda Tentang APBD antara Tahun 1986-1988, sebab jika dipaksakan, lahan
Stadion Mattoanging “harus menjadi milik Pemprov Sulawesi Selatan”, akibatnya nanti akan ada yang merasa dikriminalisasi, yang pada faktanya, perbuatan itu nyata.

Yayasan Stadion Makassar yang dibentuk oleh Para Pendirinya sejak Tahun 50-an dan diduga kuat belum pernah dibubarkan, apalagi adanya peralihan asset dari milik Yayasan Stadion
Makassar kepada siapapun.

Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT), menghimbau para pihak
untuk tidak asal klaim atas kepemilikan aset yang selama ini menjadi ikon di Kota makassar, yang jadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar.

Selain itu, Mamat yang ditemui di Sekretariat DPP LIMIT meyakini kalau Stadion Mattoanging itu tidak sedikit melahirkan olahragawan nasional.

Satu hal yang menjadi kekhawatiran LIMIT, jika pengakuan hak tersebut dibiarkan tanpa melihat riwayat atas pendirian yang begitu berat dalam mewujudkan berdirinya Stadion Mattoanging guna menyambut PON IV saat itu, maka suatu saat nanti, dapat saja dilakukan tukar guling atau Ruislag
oleh pihak-pihak tertentu yang sama tidak memiliki dasar Hukum. / Anisah AM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Pokja & PPK Dinas PUPR Jeneponto Dapat Kritik Tajam Dari Lsm Kompleks

Kaji-News, Jeneponto | Proyek Pembangunan Infrastruktur Trotoar/Pedestrian Jalan/Drainase paket IV (empat) Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran...

Lampu Jalan Tidak Berfungsi Normal, Jembatan Kuning Bak Jembatan Bolong

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan di kaki Gunung Gandang Dewata yang melintas diatas Sungai Takandeang itu adalah pengganti Jembatan Bolong. Namanya Jembatan Kuning. Terletak di...

Tak Penuhi Espektasi Masyarakat, Jembatan Kuning Mamuju Terabaikan

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan dengan konstruksi kolong pertama di Indonesia, Jembatan Kuning bukan hanya kebangaan Sulbar tapi kebangaan masyarakat Indonesia. Sayangnya, saat ini, pengemudi roda...

Letkol Nav Janur Yudo Anggoro MTr (Han) Jabat Danskadik 403 Lanjut Adi Sumarmo

Kajinews, Mamuju  _  Komandan Lanud Adi Soemarmo Kolonel Pnb Adrian P Damanik ST memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Skadron Pendidikan (Danskadik) 403 Lanud...

Kisruh Tambang di Pinrang, Kajati Sulsel Mengaku Berkoordinasi dan Bekerjasama Beberapa Pihak

Kajinews, Mamuju  _  Terkait permasalahan tambang yang ada di wilayahnya, Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar SH MH menyampaikan kalau pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa...
%d bloggers like this: