Kajinews, Makassar  _  Polemik Stadion Mattoangin atau yang sekarang dikenal dengan Stadion Andi Mattalatta, yang diklaim Pemprov Sulsel melalui Kabiro Aset merupakan asetnya (12 April 2019), sesuai Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 40 Tahun 1989, adalah suatu bukti begitu lemahnya kekuatan hukum yang dimiliki Pemeritah Provinsi Sulsel.

Apalagi, menurut Ketua Umum DPP LIMIT Mamat, hal itu tanpa menjelaskan sumber Sertipikat Hak Pakai seperti Nomor Eigendom/ Verponding, surat ukur berikut tahunnya.

Jika Sertipikat Hak Pakai yang dimaksud Kabiro Aset Pemprov terbit pertama kali di Tahun 1989, lalu sejak kapan dibuat Perjanjian/Perikatannya dengan Yayasan Stadion Makassar (YSM).

“Lalu sejak kapan pula penyerahan Stadion Mattoanging Ke Pemprov?” tanya Mamat.

See also  Kepala OP Utama Makassar Lakukan Sosialisasi UU RI 22 Tahun 2009

 

 

Ketua Umum DPP LIMIT, Mamat Sanrego saat ditemui di kantornya

Menurutnya, pengakuan kepemilikan aset Pemerintah maupun Pemerintah Daerah,
sangat perlu diteliti kembali, sejak kapan Perencanaan atas tujuaan Pembelian untuk penguasaan lahan yang dimaksud, melalui, membuka kembali UU Tentang APBN.

Atau jika milik Daerah, dengan meneliti Perda Tentang APBD antara Tahun 1986-1988, sebab jika dipaksakan, lahan
Stadion Mattoanging “harus menjadi milik Pemprov Sulawesi Selatan”, akibatnya nanti akan ada yang merasa dikriminalisasi, yang pada faktanya, perbuatan itu nyata.

Yayasan Stadion Makassar yang dibentuk oleh Para Pendirinya sejak Tahun 50-an dan diduga kuat belum pernah dibubarkan, apalagi adanya peralihan asset dari milik Yayasan Stadion
Makassar kepada siapapun.

Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT), menghimbau para pihak
untuk tidak asal klaim atas kepemilikan aset yang selama ini menjadi ikon di Kota makassar, yang jadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar.

See also  Ini Harapan Ketua NU Sulsel Kepada Kader Pagar Nusa Sulsel

Selain itu, Mamat yang ditemui di Sekretariat DPP LIMIT meyakini kalau Stadion Mattoanging itu tidak sedikit melahirkan olahragawan nasional.

Satu hal yang menjadi kekhawatiran LIMIT, jika pengakuan hak tersebut dibiarkan tanpa melihat riwayat atas pendirian yang begitu berat dalam mewujudkan berdirinya Stadion Mattoanging guna menyambut PON IV saat itu, maka suatu saat nanti, dapat saja dilakukan tukar guling atau Ruislag
oleh pihak-pihak tertentu yang sama tidak memiliki dasar Hukum. / Anisah AM