Kaja-News, Takalar  _  Dunia semakin sempit dengan IT. Seyogyanya masyarakat berhati-hati saat berselancar di dunia maya. Di jaman now, media sosial menjadi sarana komunikasi efektif untuk saling bertukar informasi. Sekaitan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang IT untuk mengatur penggunaan media sosial agar tidak dipergunakan salah masyarakat.

Seperti kejadian yang dialami oleh Ahmad Jais SE kontra LSM Rekap di media sosial yang akhirnya berujung di pelaporan ke aparat hukum. Awal sengketa terjadi karena adanya pelaporan oleh LSM Rekap terkait pengadaan Alsintan yang diduga melibatkan Jais.

Tidak berhenti disitu, Jais lakukan pelaporan balik, pada Kamis (7/6/2018) atas pencemaran nama baik di Media Sosial dan dugaan lembaga yang tidak tercatat di Kesbangpol. Dalam hal ini, Jais menilai bahwa lembaga yang digunakan untuk melaporkan pengadaan Alsintan tidak terdaftar di kesbangpol sehingga legalitas pelapor patut dipertanyakan.

See also  Pembangunan Gedung Praktek dan RKB SMKN 1 Takalar Diapresiasi BAKON

 

Saat ini laporan Jais sudah ditangani Kanit Idik 1, Susanto SH terkait pencemaran nama baik di media sosial.

“Dukungan bukti pendukung telah kami terima selanjutnya akan diserahkan ke Kasat Reskrim,” ungkap penyidik.

Menurut penyidik, Pasal yang digunakan  adalah Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi Pasal 27 Ayat 3 adalah sebagai berikut “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sementara, menurut penyidik, bunyi Pasal 45 Ayat 1 adalah “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah”.   / Darwis

See also  Tegas, Bupati Takalar Minta Tambang Pasir Laut di Galesobg Dihentikan