Kaji-News, Pinrang  _  Adanya niatan pemerintah membongkar warung milik Hasnawati Latif karena berada diatas saluran irigasi akhirnya terlaksana. Kamis (7/6/2018), pemerintah setempat bersama sepasukan Satpol PP yang diback up aparat Kepolisian dan TNI berhasil merobohkan satu warung.

Pembongkaran warung tersebut berlangsung singkat namun menimbulkan kemacetan arus lalulintas di Jalan Jampue. Disekitar area pembongkaran bangunan terlihat pemandangan mencolok karena hanya satu warung dirobohkan sementara  bangunan lain yang berada dilokasi tersebut tidak dirobohkan.

Hasnawati Latif yang tiba dilokasi pembongkaran tidak dapat berbuat apa-apa hanya meratapi nasibnya.  “ Tidak ada yang carikan saya nafkah bersama anakku, melalui warung itu saya bisa menghidupi keluarga dan biaya sekolah anak saya, “ ucap Hasnawati memelas.

See also  Bupati Gowa: Mengawasi Keamanan dan Ketertiban, Comment Centre dan Peace Centre Dapat Diintegrasikan

Sebenarnya, apa yang dilakukan pemerintah adalah suatu keberhasilan dalam penegakan aturan melalui penertiban bangunan yang berdiri diatas saluran irigasi.

Namun masyarakat menilai kalau apa yang dilakukan pemerintah adalah separuh hati dan tebang pilih. Pasalnya, di area yang sama sederet bangunan masih berdiri kokoh tanpa dilakukan penertiban.

Seorang warga yang singgah dilokasi dan menyaksikan pembongkarang warung milik Ibu Hasnawati Latif, bertanya : Masa’ warung seperti itu bisa dibongkar sementara yang lain tidak ?

Sejumlah warga yang juga menyaksikan pembongkaran ikut menimpali pertanyaan.  “Lalu bagaimana dengan Pasar Kampung Jaya yang jelas-jelas berada diatas saluran sekunder Jampue, sekunder Langnga yang menghabiskan dana miliaran rupiah ? ”

See also  Diklat PIM IV Angkatan XIII Resmi Ditutup Wabup Gowa

 

Fenomena diatas menimbulkan pertanyaan namun siapa yang akan berbuat. Apakah pemerintah kabupaten atau menunggu Balai Besar Makassar datang lakukan penertiban yang nota bene bangunan tersebut pasti milik pemerintah daerah.  Sementara sanksi yang ada sesuai Papan Pengumuman adalah 2 tahun 8 bulan. Jika begini, siapa yang akan kena sanksi ?

Sebelumnya, Camat Watang Sawitto, Andi Mahmud Bancing, saat ditemui LSM yang mempertanyakan perihal Pasar Kampung Jaya, menyampaikan kalau hal tersebut menjadi kewenangan Balai Besar di Makassar. Sementara, pembongkaran warung menurut dia adalah terkait Perda.  /  Kasman