Makassar, Kajinews – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akhirnya mengundang reaksi Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK).

Selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) L-KONTAK, Tony Iswandi menyampaikan bahwa peraturan itu akan berdampak pada posisi yang dijabat beberapa direktur rumah sakit milik Pemrov Sulsel pada, Selasa (09/03/2021).

Sebelumnya, kata dia, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 direktur rumah sakit adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai direktur.

“Mestinya Oktober 2020 adalah batas maksimal penerapan PP 72 Tahun 2019. Sebab hal itu nantinya akan mengamankan direktur rumah sakit sebagai pejabat struktural dengan eselonisasi untuk direktur RSU tipe B dan RS Khusus tipe A adalah eselon II B,” ungkapnya.

See also  Pasca Fatwa MUI, Pemberian Vaksi MR Gencar Diberikan di Puskesmas dan Sekolah

Dia menambahkan bahwa dengan terbitnya PP 72 Tahun 2019 maka akan terjadi perubahan pada status pimpinan rumah sakit, sebagaimana diatur dalam pasal 94.

Jika dilakukan perubahan menjadi pejabat struktural, L-KONTAK berharap agar Pemprov Sulsel melakukan proses Bidding terkait uji kompetensi demi kepastian hukum. Dimana, salah satu persyaratannya adalah batas usia maksimal 2 tahun sebelum usia pensiun.

“Bagaimana dengan beberapa Rumah Sakit milik Pemprov Sulsel?“, tanya Tony Iswandi.

Terhadap ketentuan pada PP 72 Tahun 2019, Tony Iswandi mengatakan bahwa Pemprov Sulsel harusnya mengikuti dan menerapkannya karena itu sudah berlaku.

Untuk itu, kata dia, terkait proses maupun mekanismenya merupakan ranah BKD Sulsel.

Lebih jauh, Iswandi menyampaikan kalau penguatan kelembagaan rumah sakit daerah diatur pada PP 72/2019.

See also  Inspektorat : Ada Kejanggalan Di LPJ SMPN 1 Bambalamotu

“Rumah sakit daerah (RSD) dijadikan unit organisasi yang bersifat khusus, dimana, direktur rumah sakit menjadi jabatan struktural sesuai kelas RSD. Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.
Otonomi yang diberikan kepada pihak rumah sakit daerah berupa pengelolaan keuangan, barang dan jasa, serta pengelolaan kepegawaian,” ungkap Iswandi.

Akibat tidak dilaksanakannya PP tersebut berdampak pada 3 rumah sakit milik pemprov, yakni RSKD Dadi, RSUD Sayang Rakyat dan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah karena laporan pertanggungjawaban rumah sakit masih dilaporkan ke gubernur sulsel bukan ke Kadis Kesehatan Provinsi. / Irawan