Home Hukum & Kriminal Dugaan Main Mata Dibalik Argumentasi Hukum Majelis Hakim PN Jeneponto

Dugaan Main Mata Dibalik Argumentasi Hukum Majelis Hakim PN Jeneponto

Kajinews, Sungguminasa  _  Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 08/Pdt.G/2019/PN.JPT tanggal 27 Maret 2019 telah disidangkan dan keputusan yang dibuat majelis hakim dinilai cacat hukum oleh Advokat dan Konsultan Hukum DR H Muhammad Nur SH MPd MH selaku kuasa hukum para tergugat.

Untuk itu, dia berencana melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Makassar.

Hal itu dilakukan pihak kuasa hukum karena keputusan yang diambil Majelis Hakim dalam perkara itu dinilai tidak rasional dan tidak profesional.

Kuasa hukum menduga ada main mata antara pihak hakim dan penggugat sehingga argumentasi hukum dalam keputusan yang diambil majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Pada perjanjian sewa rumah antara tergugat satu (Sitti Aminah SKG) dan tergugat dua (H Hamzah Nare) tidak ada disebut nama penggugat (Andi Burhanuddin Muslini SE MAdm Pemb) karena tidak punya hubungan langsung maupun tidak langsung. Anehnya, dia melakukan gugatan dan yang lebih aneh karena keputusan yang dibuat majelis hakim membingungkan, dimana, disebutkan bahwa ada yang bisa dikroscek pada tergugat dua, sehingga keputusan itu saya nilai cacat hukum,” beber DR H Muh Nur.

Akibat lanjutannya kata kuasa hukum adalah bahwa pihak tergugat dua dirugikan dengan kewajiban membayar 300 juta rupiah sementara tergugat satu sudah dapat menguasai miliknya berupa lahan dan bangunan diatasnya.

Lebih jauh, pihak kuasa hukum berpandangan bahwa harus diuji profesionalisme hakim melalui pandangan hukum, argumentasi hukum dan penempatan keputusan yang tepat agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasalnya, menurut kuasa hukum, perkara itu semestinya tidak masuk dalam persidangan, dimana perjanjian sewa rumah merupakan keputusan tertinggi yang disepakati kedua pihak.

Dugaan lain, hakim kemungkinan tidak membaca perjanjian sewa rumah antara pihak pertama (Sitti Aminah SKG) dan pihak kedua (H Hamzah Nare) sehingga argumentasi hukum yang diambil hakim diluar nalar.

Untuk itu, selaku kuasa hukum DR H Muhammad Nur SH MPd MH yang juga Ketua Umum DPP BAIN HAM RI berharap agar setiap mengambil keputusan, para hakim harusnya menggunakan argumentasi dan pandangan hukum dalam mengambil keputusan yang tepat karena kualitas seorang hakim dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dibuatnya. / Larasati M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Pokja & PPK Dinas PUPR Jeneponto Dapat Kritik Tajam Dari Lsm Kompleks

Kaji-News, Jeneponto | Proyek Pembangunan Infrastruktur Trotoar/Pedestrian Jalan/Drainase paket IV (empat) Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Jeneponto tahun anggaran...

Lampu Jalan Tidak Berfungsi Normal, Jembatan Kuning Bak Jembatan Bolong

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan di kaki Gunung Gandang Dewata yang melintas diatas Sungai Takandeang itu adalah pengganti Jembatan Bolong. Namanya Jembatan Kuning. Terletak di...

Tak Penuhi Espektasi Masyarakat, Jembatan Kuning Mamuju Terabaikan

Kajinews, Mamuju  _  Jembatan dengan konstruksi kolong pertama di Indonesia, Jembatan Kuning bukan hanya kebangaan Sulbar tapi kebangaan masyarakat Indonesia. Sayangnya, saat ini, pengemudi roda...

Letkol Nav Janur Yudo Anggoro MTr (Han) Jabat Danskadik 403 Lanjut Adi Sumarmo

Kajinews, Mamuju  _  Komandan Lanud Adi Soemarmo Kolonel Pnb Adrian P Damanik ST memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Skadron Pendidikan (Danskadik) 403 Lanud...

Kisruh Tambang di Pinrang, Kajati Sulsel Mengaku Berkoordinasi dan Bekerjasama Beberapa Pihak

Kajinews, Mamuju  _  Terkait permasalahan tambang yang ada di wilayahnya, Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar SH MH menyampaikan kalau pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa...
%d bloggers like this: