Kajinews, Sungguminasa  _  Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 08/Pdt.G/2019/PN.JPT tanggal 27 Maret 2019 telah disidangkan dan keputusan yang dibuat majelis hakim dinilai cacat hukum oleh Advokat dan Konsultan Hukum DR H Muhammad Nur SH MPd MH selaku kuasa hukum para tergugat.

Untuk itu, dia berencana melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Makassar.

Hal itu dilakukan pihak kuasa hukum karena keputusan yang diambil Majelis Hakim dalam perkara itu dinilai tidak rasional dan tidak profesional.

Kuasa hukum menduga ada main mata antara pihak hakim dan penggugat sehingga argumentasi hukum dalam keputusan yang diambil majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Pada perjanjian sewa rumah antara tergugat satu (Sitti Aminah SKG) dan tergugat dua (H Hamzah Nare) tidak ada disebut nama penggugat (Andi Burhanuddin Muslini SE MAdm Pemb) karena tidak punya hubungan langsung maupun tidak langsung. Anehnya, dia melakukan gugatan dan yang lebih aneh karena keputusan yang dibuat majelis hakim membingungkan, dimana, disebutkan bahwa ada yang bisa dikroscek pada tergugat dua, sehingga keputusan itu saya nilai cacat hukum,” beber DR H Muh Nur.

Akibat lanjutannya kata kuasa hukum adalah bahwa pihak tergugat dua dirugikan dengan kewajiban membayar 300 juta rupiah sementara tergugat satu sudah dapat menguasai miliknya berupa lahan dan bangunan diatasnya.

Lebih jauh, pihak kuasa hukum berpandangan bahwa harus diuji profesionalisme hakim melalui pandangan hukum, argumentasi hukum dan penempatan keputusan yang tepat agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasalnya, menurut kuasa hukum, perkara itu semestinya tidak masuk dalam persidangan, dimana perjanjian sewa rumah merupakan keputusan tertinggi yang disepakati kedua pihak.

Dugaan lain, hakim kemungkinan tidak membaca perjanjian sewa rumah antara pihak pertama (Sitti Aminah SKG) dan pihak kedua (H Hamzah Nare) sehingga argumentasi hukum yang diambil hakim diluar nalar.

Untuk itu, selaku kuasa hukum DR H Muhammad Nur SH MPd MH yang juga Ketua Umum DPP BAIN HAM RI berharap agar setiap mengambil keputusan, para hakim harusnya menggunakan argumentasi dan pandangan hukum dalam mengambil keputusan yang tepat karena kualitas seorang hakim dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dibuatnya. / Larasati M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here