Kajinews, Makassar  _  Zonasi sebagai solusi yang diharapkan oleh pemerintah untuk melakukan pemerataan di bidang pendidikan dinilai belum tepat, pasalnya, menurut Sekjen DPP LANTIK Yhoka Mayapada, hal itu menjadi pukulan telak terhadap orang tua siswa.

Kuota terbatas menohok calon siswa di sistem zonasi.

Beberapa orang tua berkomentar bahwa sistem yang diterapkan ini perlu dievaluasi, karena sistem pemerataan sekolah di tiap daerah atau wilayah jika dirilis antara rasio jarak rumah dengan sekolah tidak masuk jarak yang diatur zona.

Contohnya, alamat siswa yang berada diantara jarak sekolah yang saling berjauhan.

Selain itu, para orang tua siswa merasa direpotkan oleh sistem zonasi karena sistem online membuat mereka bingung dan khawatir jika anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

Kendala lain yang dihadapi para orang tua adalah tidak memiliki laptop, serta jaringan yang terkadang eror saat meng-upload pendaftaran secara online.

Selain itu, kendala lain yang mereka hadapi adalah ketika pihak sekolah melakukan verifikasi berkas, sering kali sistem error sehingga perlambat pelayanan.

See also  ASN Pemprov Sulsel Siap Bertarung di Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI XIV Takalar

Ironisnya, menurut Yhoka, pendaftaran sistem online dan zonasi, sekalipun memenuhi jarak zonasi, sejumlah calon siswa tidak dapat diterima walaupun memenuhi zonasi karena kuota terbatas. Salah satu contoh adalah SMPN 22 Makassar yang ada di Ir. Juanda Kec. Tallo, yang hanya miliki sembilan rombel.

Sehingga, menurutnya Dinas Pendidikan Kota Makassar harus mengupayakan tambahan RKB (Ruang Kelas Baru), jika ingin program zonasi berpihak kepada masyarakat.

“Jika merujuk Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk jenjang SMP, jumlah peserta didik paling sedikit 20 dan paling banyak 32 peserta didik untuk setiap kelas, sementara jumlah rombel paling sedikit 3 dan paling banyak 33 rombel.” beber Yhoka.

Sehingga, menurutnya, hal itu perlu perhatian serius Dinas Pendidikan Kota Makassar jika tidak ingin mendapatkan kesan merugikan puluhan calon siswa yang punya nilai memuaskan hanya karena kekurangan rombel.

See also  Martha Dinata: Gedung Granadi Bukan Kantor DPP Partai Berkarya

Lanjut dikatakan, dalam Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB, dimana sistem zonasi merupakan upaya pemerataan layanan pendidikan dengan mendekatkan anak didik dengan sekolahnya, menyisakan pertanyaan. Apakah sudah tepat ?, sebab penerimaan siswa dibatasi dengan kuota atau daya tampung.

Sepertinya, Mendikbud memahami hal itu sehingga merilis Surat Edaran Bersama tentang PPDB tahun 2019.

Dalam surat edaran bernomor 420/2973/SJ tersebut, setiap pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk membuat kebijakan lebih detail tentang PPDB di wilayahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada Permendikbud No 51/2018.

Dari monitoring Tim Deputi Investigasi DDP-LANTIK pada sejumlah SMP di Kota Makassar, diketahui bahwa jumlah sekolah belum merata disetiap kecamatan, sehingga Tim Deputi Investigasi DDP – LANTIK merekomendasikan Pemerintah Kota melalui DISDIK Makassar untuk betul-betul memikirkan bagaimana zonasi itu bisa memberikan akses kepada setiap anak yang mau sekolah di SMP.

Ketua DPP LANTIK

Senada, Ketua Umum DPP – LANTIK Tanzil Usman mendesak Pemkot melalui Disdik Kota Makassar menjalin kemitraan yang lebih baik dengan pihak Telekomunikasi sehingga Sistem Zonasi PPDB mampu terakomodir dengan baik, mengingat jumlah Sekolah Menengah Pertama tidak merata pada sejumlah kecamatan di Kota Makassar.

See also  Terancam Warung Orang Tuanya Akan Dibongkar, Seorang Anak Terancam Putus Sekolah

Berdasarkan informasi yang telah dilansir di sejumlah media yang merilis bahwa, saat ini jumlah SD adalah sebanyak 499, dengan rincian 363 SD Negeri/Inpres dan 136 SD swasta, sementara jumlah SMP sebanyak 208 sekolah, dimana 45 SMP berstatus sekolah negeri dan 163 swasta.

Dengan penjelasan bahwa SMP negeri di Makassar saat ini hanya mampu menampung sekitar 60% dari outpout atau lulusan SD. Sementara 40% lainnya direkomendasikan ke SMP swasta.

Sehingga menurut Yhoka, Pemkot Makassar perlu memikirkannya, karena keterbatasan kuota menyebabkan banyak siswa yang tidak lulus walaupun masuk kriteria zonasi hanya karena dibatasi kuota atau daya tampung. / Anisah AM