Kajinews, Jakarta  _  Sebagai jawaban atas aspirasi dan masukan pimpinan organisasi pers tentang permasalahan Pers Indonesia yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan Pimpinan Komite I DPD RI, pihak Pimpinan Komite I DPD RI secara resmi telah menyetujui agenda rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Rencana agenda rapat akan menghadirkan pihak Dewan Pers, Menteri Komunikasi dan Informasi dan sejumlah pimpinan organisasi pers. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja Dewan Pers.

Kepastian RDP tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP ke Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke via komunikasi seluler dan pesan singkat pada Kamis (30/08/2018).

Selain mengevaluasi Dewan Pers, Fachrul juga menyampaikan akan membahas permasalahan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

See also  Adnan Sukses Persembahkan Penghargaan Ajang Indonesia Awards 2018 Kepada Masyarakat dan Jajaran Pemerintahan Gowa

“Kita akan mendengar pendapat Dewan Pers dan Menteri Kominfo, apakah ada kewenangan yang dilanggar terkait ruang lingkup pers,” ujar Senator asal Aceh itu.

Ia juga menyampaikan bahwa agenda RDP akan dihelat di Ruang Rapat Gedung DPD RI Jakarta, pada 19 September 2018 nanti.

Diakhir penyampaiannya tersebut, ia meyebut bahwa sebelum agenda RDP, terlebih dahulu akan menggelar diskusi media bersama Pimpinan Komite I DPD RI dan perwakilan Pimpinan Organisasi Pers sebagai pembicara dengan mengundang peserta diskusi dari kalangan wartawan dan pekerja pers.

Menanggapi hal tersebut, Ketum DPN PPWI, Wilson Lalenge berharap seluruh wartawan dan pemilik media massa yang dirugikan atau dikriminalisasi akibar rekomendasi serta yang menjadi korban kebijakan sepihak Dewan Pers, agar ikut menghadiri RDP dengan membawa bukti surat Rekomendasi asli Dewan Pers dan bukti asli pendaftaran perusahaan pers yang tidak kunjung diverifikasi.

See also  Indonesia Dukung Penuh Perdamaian Dua Korea

“Kepada seluruh pimpinan organisasi pers, pemilik media dan wartawan se-Indonesia yang selama ini merasakan hambatan dan kendala dalam menjalankan profesi jurnalistik, mohon kiranya dapat menghadiri RDP tersebut. Bawa dokumen rekomendasi Dewan Pers, PPR, surat edaran, kebijakan Pemda tentang pers dan lainnya,” pinta alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012 itu.

Terpisah, Ketua Umum Serikat Pers RI, Heince Mandangi dan Ketua Presidium FPII, Kasihati menyatakan gembira atas respon positif para Senator di Komite I DPD RI.

“Terimakasih kepada para Pimpinan Komite I DPD RI atas perhatiannya terhadap masalah yang mendera Pers Indonesia. Kami akan hadir menyampaikan secara gamblang permasalahan kawan-kawan pers seluruh Indonesia,” jelas Heince.  / Rangga