Kajinews, Sungguminasa  _ Kencangnya media menyoroti kinerja dan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdampak kepada masyarakat.

Saat ini, untuk mendapatkan nomor antrian diberlakukan pemeriksaan dokumen. Akibatnya, antrian mengular.

Seorang warga yang ada dalam antrian mengeluhkan keadaan itu.

“Usia saya sudah tidak muda lagi dan sakit-sakitan sementara saya masih harus berdesakan hanya untuk dapat nomor antrian,” ujarnya memelas.

Rupanya, ada kesalahan penafsiran Perpres 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Penjabaran, perlu dilakukan dengan baik dan benar. Bukan melaksanakan aturan atau kebijakan pimpinan yang hanya duduk di belakang meja. Seorang pemimpin yang tidak melihat realita keseharian di lantai satu gedung tersebut.

See also  Bupati Gowa: Mengawasi Keamanan dan Ketertiban, Comment Centre dan Peace Centre Dapat Diintegrasikan

Masyarakat Makan Getah Kebijakan Yang Kebablasan.

Beredar kabar kalau sebelumnya banyak berseliweran “pengurus” yang pada faktanya, mereka justru membantu masyarakat.

Gerah diberitakan miring membuat Kepala Disdukcapil Gowa Ambo SH MH akhirnya berbuat.

Namun keadaan berbicara lain. Terjadi kekacauan sistem karena salah tafsir. Tupoksi operator dialihkan sebagian ke petugas nomor antrian yang melakukan pemeriksaan dokumen, sehingga antrian jadi memanjang.

Seorang pemuda, sebut saja Adil, mengeluhkan hal berbeda. Pemuda dari Lassa-lassa itu mengaku keberadaanya disana untuk mengurus kesesuaian nama di Kartu Keluarga dan Ijasahnya yang berbeda.

Akibatnya, dia mengakui harus berurusan dengan pengadilan karena ada perbedaan nama tersebut yang pada dasarnya itu bukan kesalahannya.

See also  Patroli Dialogis Subnit 02 Turjawali Sat Sabhara Polres Gowa Jelang HUT Bhayangkara

Parahnya, dia harus empat kali bolak balik dari kampungnya ke ibukota kabupaten. Namun, semua tanpa hasil.

Parahnya lagi, pihak pengadilan negeri sungguminasa justru menyalahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sungguminasa.

“Tidak perlu dibawa ke pengadilan,” ujar Adil menirukan ucapan petugas di pengadilan negeri sungguminasa.

Masyarakat menyebut sumber permasalahan sebenarnya berada di Disdukcapil, tapi masyarakat harus menerima dampak dari kesalahan petugas atau operator maupun kesalahan sistem serta buruknya kinerja.

Terkait hal itu, masyarakat meminta untuk segera dilakukan evaluasi kinerja dan sistem di Disdukcapil Gowa.

Bupati Gowa Adnan didesak untuk melihat fakta dan melakukan perbaikan demi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum. / Larasati M