Kajinews, Pasangkayu  _  Silang sengketa pertanahan antara masyarakat Desa Lariang dan PT Letawa akhirnya berdampak.

Belakangan ini, warga Desa yang ingin mengajukan kredit dipastikan akan ditolak oleh pihak bank. Pasalnya, menurut pihak bank, agunan yang mereka ajukan masuk dalam wilayah HGU PT Letawa.

Terkait hal itu, pihak bank mengakui kalau mereka telah menerima surat edaran dari BPN Pasangkayu.

Sejak itu, masyarakat Desa Lariang mengetahui kalau wilayah atau tanah mereka masuk kedalam wilayah HGU PT Letawa.

Dan sejak itu pula (September 2018) masyarakat desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten pasangkayu, Sulbar diresahkan tentang nasib kepemilikan tanah mereka yang dicaplok PT Letawa.

BPN Pasangkayu Ingkar Janji

Beberapa kali upaya telah dilakukan pihak pemerintah dan PT Letawa namun tanpa hasil. Pihak BPN akhirnya coba memfasilitasi pertemuan warga dengan manajemen PT Letawa untuk mencari solusi.

Namun karena tak ada kejelasan, akhirnya masyarakat bersama Kepala desa Lariang Firman K menggelar pertemuan dan disaksikan Bhabinkantibmas serta Babinsa membuka Peta Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan PT. Letawa.

Tata batas tersebut dikeluarkan oleh Kabupaten tingkat II Mamuju pada tahun 1992.

“Kalau kita perhatikan peta dan keterangan didalamnya, sembilan dusun di Desa Lariang ini sama sekali tidak masuk dalam kawasan HGU. Apa dasarnya BPN mengatakan kalau desa kami masuk dalam HGU,” ungkap Syamsul, seorang tokoh pemuda Desa Lariang pada, Rabu 12/06/2019.

Dalam kegiatan yang rencananya akan difasilitasi BPN untuk mempertemukan PT Letawa dan masyarakat desa, ternyata tak satu pun pihak BPN hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sementara PT. Letawa hanya mengutus Kepala Security.

“Kami heran yang diutus PT Letawa hanya Kepala Security. Sementara Pertanahan tidak ada seorang yang datang, padahal mereka sudah berjanji untuk memfasilitasi kami,” terang Kepala Desa Lariang, Firman. / Jamal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here