Kajinews, Pangkep _ Tersirat ekspresi datar di wajah Lurah Attangsalo Ahmad Jamaluddin, saat tim KAJI Indonesia yang mendampingi ahli waris Bandu B Sakka, kembali menemuinya untuk yang kesekian kali.

Kemarin, Kamis (11/04/2019), tim advokasi kembali meminta surat keterangan untuk yang kedua kali guna melengkapi persyaratan pengukuran ulang tanah milik Bandu B Sakka seluas 12.200 M2 di Letengcinranae.

Sebelumnya, Selasa (02/04/2019) lalu, Camat Ma’rang H Achmad Bahtiar SP via selulernya memerintahkan lurah attangsalo untuk memfasilitasi pengukuran ulang tanah dimaksud.

Sekaitan hal itu, saat ditemui hari ini, lurah attangsalo kembali berdalih dengan sejuta alasan guna memuluskan maksudnya untuk tidak memberikan surat keterangan tersebut.

Ada ketakutan pihak Arifin maupun kelurahan attangsalo kalau terjadi pengukuran ulang objek PBB untuk Buku Tanah atau Rinci Kohir Nomor 301 Nomor Urut 11 atas nama Bandu B Sakka, dimana, hasilnya akan menunjukkan bahwa objek tersebut benar milik Bandu bukan milik Arifin.

See also  Kapolres Pangkep Fasilitasi Bantuan Wagub Sulsel Buat Korban Bencana Alam

Padahal sebelumnya, lurah attangsalo menampakkan sinyal kalau akan memberikan surat keterangan.

Saat diminta ketegasannya terkait hal tersebut, ternyata lurah kembali berikan janji.

“Nanti ya, setelah saya komunikasi dengan pak camat,” ujar Ahmad Jamaluddin sembari fokus memperhatikan dokumen didepannya.

Sejak awal, lurah attangsalo tidak memperlihatkan kalau dia adalah pemimpin yang amanah. Bahkan, perintah Camat Ma’rang tidak diindahkannya.

Hal itu mengindikasikan kalau lurah tidak netral menyelesaikan masalah di tengah masyarakatnya.

Lurah attangsalo bahkan menunjukkan gelagak menggunakan jurus sakti ‘buang handuk’ mengikuti pimpinannya di kecamatan, melalui perintah agar ahli waris Bandu B Sakka melakukan gugatan ke pengadilan.

Disisi lain, berdasar keterangan mantan Lurah Attangsalo, menyebutkan bahwa sengketa tanah antara ahli waris Bandu B Sakka dengan Arifin semestinya dapat diselesaikan di tingkat paling bawah, jika ada niat baik pemerintah kelurahan.

See also  BAIN HAM RI Sulsel : Inspektorat Sulsel Tebang Pilih Umumkan Kerugian Negara di Publik

Pasalnya, dokumen yang ada pada kedua belah pihak, berbeda, baik Buku tanah (rinci) maupun surat penetapan IPEDA, demikian pula dengan SPPT.

“Hal itu jelas menggambarkan bahwa objek tanah juga pasti berbeda,” tegas mantan lurah attangsalo itu.

Sekedar untuk diketahui, diatas objek pajak bumi dan bangunan milik Bandu B Sakka belakangan SPPT-nya berganti nama menjadi SPPT atas nama Arifin.

Terkait konflik pertanahan di daerahnya, Bupati Pangkep H Syamsuddin diminta tidak tutup mata dan segera melakukan evaluasi terhadap aparaturnya yang tidak amanah demi kepentingan masyarakat. / Ilham