Kajinews, Sungguminasa  _  Pelayanan publik adalah isu yang tak pernah habis. Hal ini dikarenakan  pelayanan publik langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan publik diharapkan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dimana, RSUD adalah salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dengan biaya terjangkau. Selain itu, Rumah sakit adalah organisasi tempat para tenaga medis professional, terorganisasi serta sarana kedokteran permanen yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan perawatan yang berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan yang diderita oleh pasien.

Didalam Sistem Kesehatan Nasional (1992) dinyatakan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi utama menyelenggarakan kesehatan bersifat penyembuhan dan pemulihan penderita serta memberikan pelayanan yang tidak terbatas pada perawatan di dalam rumah sakit saja, tetapi memberikan pelayanan rawat jalan, serta perawatan di luar rumah sakit.

Reformasi membawa perubahan mendasar dalam bidang pelayanan kesehatan, dimana manajemen dirubah menjadi manajemen berbasis daerah. Hal itu diwujudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, kemudian diikuti pedoman pelaksanaan berupa Peraturan Pemeritah RI Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi.

Hal itu dimaksudkan agar efektivitas pelayanan kesehatan disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi, dimana tugas pokok dan fungsi rumah sakit, adalah menyelenggarakan, melaksanakan pelayanan kesehatan meliputi promotif, pemulihan rehabilitasi, penyelenggaraan pelayanan medik, penyelenggaraan sistem rujukan, penyelenggaraan pelayanan penunjang dan non medik, penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Sejalan, sesuai amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pelayanan Kesehatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Nah,  untuk mencapai hal tersebut, maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat, diantaranya ketersediaan dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, dan mudah dijangkau serta bermutu.

Pelayanan kesehatan bermutu merupakan salah satu tolak ukur kepuasan berefek pada pasien yang dapat meningkatkan kepercayaan pada rumah sakit.

Melalui pelayanan prima, rumah sakit diharapkan menghasilkan keunggulan kompetitif terhadap pelayanan bermutu, efisien, inovatif sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  tentang  perlindungan pasien.

Meski demikian, masih sering terjadi salah persepsi antara masyarakat dan pemerintah (pemberi layanan), dimana, masyarakat mengartikan pelayanan bermutu dan efektif jika mereka menerima pelayanaan yang nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah sementara pemberi layanan mengartikan pelayanan bermutu dan efesien jika pelayanan sesuai standar pemerintah.

Akibatnya, adalah adanya keluhan yang sering terdengar dari pihak pemakai layanan kesehatan terhadap sikap dan tindakan dokter atau perawat, sikap petugas administrasi, selain itu juga tentang sarana yang kurang memadai, kelambatan pelayanan, persediaan obat, tarif pelayanan kesehatan, peralatan medis dan lain-lain.

Masyarakat menilai bahwa seorang petugas kesehatan ideal adalah mereka yang memiliki ability (kemampuan), performance (kinerja), personality (kepribadian), credibility (kepercayaan) dan maturity (kematangan).

Di Kabupaten Gowa, pemerintah terus berupaya maksimal memberikan pelayanan dengan menyiapkan sumber daya manusia professional dan menyediakan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimum serta layanan lainnya untuk kenyamanan pasien dan keluarganya ketika berada di rumah sakit.

Untuk itu pemerintah daerah gowa telah bersungguh-sungguh dan terus-menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Peranan pemerintah daerah dewasa ini semakin dituntut akibat adanya perubahan-perubahan epidemiologik penyakit, perubahan struktur organisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosio-ekonomi masyarakat dan pelayanan yang lebih efektif, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Direktur RSU Syekh Yusuf, dr Salahuddin MKes saat menerima tim dari Kemenpan RB

Terkait mutu pelayanan publik, baru-baru ini tim Kemenpan RB lakukan penilaian di RSU Syekh Yusuf. Direktur RSU Syekh Yusuf, dr H Salahuddin MKes mengapresiasi positif kerja manajemen rumah sakit. Ia berharap, hasil maksimal bisa diperoleh seperti halnya akreditasi yang mendapat nilai paripurna.

Sebelumnya, manajemen rumah sakit juga kedatangan tim dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit dari Kementerian Kesehaan RI).

 

Kepala Bagian Program dan Informasi RSU Syekh Yusuf, DR H Muh Taslim SKM MKes

Kepala Bagian Program dan Informasi RSU Syekh Yusuf, DR H Muh Taslim SKM MKes, kepada media menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat harus berstandar pelayanan di seluruh pelayanan yang ada.

Tujuannya, kata Doktor lulusan fakultas  kedokteran unhas itu adalah agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang layanan yang disediakan pihak manajemen terkait standar pelayanan, apakah sudah mendapatkan layanan standar atau belum sesuai mekanisme yang ada. Sehubungan hal tersebut, pihaknya mengaku sedang lakukan sosialisasi ke masyarakat termasuk di masing-masing ruangan di rumah sakit.

Pada intinya, sosialisasi standar pelayanan akan melindungi dua belah pihak, baik pihak manajemen maupun pasien itu sendiri sesuai mekanisme yang ada. Begitu juga terhadap hak dan kewajiban masing-masing akan sama diketahui sesuai mekanisme berupa empat belas standar layanan yang ada.

“Alhamdulillah, RSU Syekh Yusuf mendapat nilai paripurna akreditasi standar mutu pelayanan rumah sakit yang dikeluarkan KARS. Nah, terkait status rumah sakit sebagai salah satu OPD maka Kemenpan RB melakukan penilaian seperti apa pelayanan yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan standar kinerja unit penyelenggara pelayanan publik,” ujar dia.

Untuk diketahui, RSUD Syekh Yusuf yang memiliki 34 pelayanan yakni Pelayanan Poliklinik Jiwa, Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Mata, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Saraf, Poliklinik VCT, Poliklinik Anak, Poliklinik Bedah, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Gizi, Poliklinik Kulit dan Kelamin, Poliklinik Ortopedi, Poliklinit THT, Ambulance, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Central Sterilisasi Suplay Departemet (CSSD), Instalasi Farmasi, Instalasi Fisioterapi, IGD Maternal, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, Instalasi Intenzive Care Unit (ICU), Instalasi Laboratorium, Pengaduan, Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Peserta JKN/KIS, Pendaftaran Rawat Inap, Pendaftaran Rawat Jalan Pasien Umum, Penerimaan Tamu, Rawat Inap, Rawat Jalan, Perinatologi dan SPO Kebersihan Tangan.

                                   

Sehubungan dengan ke-34 pelayanan tersebut maka dibuatlah standar layanan sebagai mekanisme awal pemberian pelayanan di rumah sakit.

Empat Belas standar layanan

Ia juga menambahkan bahwa apa yang dilakukan manajemen adalah berorientasi pada pasien dengan tujuan meminimalkan persoalan yang timbul kemudian. Pihaknya bahkan menyiapkan layanan pengaduan bagi masyarakat atau pasien.

Maklumat Pelayanan yang ada disetiap ruangan di Rumah Sakit Syekh Yusuf

Sebagai salah satu bentuk keseriusan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dalam memberikan layanan maksimal maka dikeluarkan Maklumat Pelayanan yang menunjukkan bahwa mereka sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan ketulusan hati dan penuh rasa tanggung jawab sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.  / Rangga

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here