Kajari Gowa, Susanto SH MH dan Kepala Perum Bulog Sub Divre Makassar Abdul Mukti ST MM sesaat setelah penandatanganan MoU

Kajinews, Sungguminasa  _  Manajemen dan Tata Laksana tugas Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya adalah merupakan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan kewenangan tersebut maka Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa dengan Perum Bulog Sub Divre Makassar melaksanakan penandatanganan Memorendum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Aula Kejari Gowa, Jalan Andi Mallobasang No. 63 Gowa, pada Kamis (16/08/2018).

Foto bersama Kejari Gowa dan Perum Bulog Sub Divre Makassar

MoU tersebut ditandatangani oleh Kejari Gowa Susanto SH MH selaku Pengacara Negara dengan Abdul Mukti ST MM selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Makassar, dimana wilayah kerjanya juga meliputi wilayah kabupaten gowa.

Kajari Gowa, Susanto SH MH melalui Kasi Intelijen, Arif Suhartono, menyampaikan bahwa MoU tersebut merupakan implementasi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.

Lanjut, Arif Suhartono menyampaikan bahwa Manajemen dan Tata Laksana tugas Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara didasarkan pada Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tanggal 15 Juni 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Seksi Perdata dan tata usaha Negara menyelenggarakan administrasi sesuai dengan yang digariskan oleh KEPJA Nomor :   Kep—157/A/JA/11/2012 Tanggal November 2012.

Terkait tata laksana Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Arif menjelaskan bahwa hal tersebut meliputi Penegakan Hukum, yakni kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepasatian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa akan diberikan Bantuan Hukum berupa pemberian jasa hukum dibidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secra Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat / Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau Tergugat / Tergugat / Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah serta pemberian Jasa Hukum dibidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat / Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materril terhadap Peraturan di Bawah Undang Undang di Mahkamah Agung

Poin ketiga menurut Arif adalah Pelayanan Hukum, berupa pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.

Lebih jauh, Arif menyebutkan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berikutnya adalah memberikan Pertimbangan Hukum berupa Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di bidang Perdata dan Tata Usahan negaa dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Perdata.

Pada bagian akhir dari kewenangan Kejaksaan tersebut, Arif menjelaskan bahwa Kejaksaan akan memberikan upaya Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan / kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

“Bantuan Hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya dari bidang datun tersebut diberikan kejaksaan secara gratis atau Cuma-Cuma,” ujar Arif Suhartono.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Makassar Abdul Mukti ST MM berharap dengan adanya MoU ini, Kejaksaan Negeri Gowa dapat membantu mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi Perum Bulog sub Divre Makassar, terutama yang terjadi di Wilayah Kabupaten Gowa.  / Rangga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here