Jakarta, Kaji-news.com –  Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa menyoroti kebijakan tidak populer Menteri BUMN.

Mereka diantaranya, BEM PTMI, BEM Nusantara, Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Informatika & Komputer Nasional (BPP Permikomnas) mengecam keras vaksinasi gotong royong mandiri yang diperjual belikan.

Ada delapan klinik milik kimia farma yang ada di beberapa kota siap melayani pemberian vaksin “Sinoparm” sejak 12 Juli 2021 dan semua berbayar.

Dalam hal ini, Kementerian BUMN perintahkan Bio Farma untuk  mendistribusikan vaksin corona lengkap dan berbayar dengan harga sebesar Rp 879.140.

Untuk setiap dosisnya dibandrol Rp 321.660 sementara biaya pelayanan vaksinasi ditetapkan pemerintah sebesar Rp.117.910 per dosis.

See also  Domba Garut dan Domba Jawa Merambah Uni Emirat Arab

Hal itu diungkapkan Presidium Nasional BEM PTMI Nur Eko Suhardana via selulernya, Minggu 11 Juli 2021.

Melalui konfrensi pers yang mengusung tema “Tolak Komersialisasi Vaksin Oleh BUMN Ditengah Pandemi Covid-19”, para mahasiswa menilai inisiatif pemberian layanan vaksinasi jalur mandiri dan berbayar adalah prematur dan berpotensi merugikan rakyat.

Eko Suhardana menyayangkan jika negara berbisnis dengan rakyatnya di tengah krisis kesehatan.

Untuk itu, dia peringatkan Kementerian BUMN agar tidak main main dengan rakyat dan berjanji  akan turun ke jalan meminta presiden pecat menteri BUMN.

“Beginilah ketika basic pengusaha yang menjadi menteri, apapun diperjual belikan,” tegas Eko.

Senada, Ketua Umum BPP Permikomnas Khusniyati mengatakan bahwa kesehatan negara ini sedang tidak baik, hal itu ditandai dengan penjualan data pribadi sampai vaksin di komersialisasi.

See also  Berulah, Pokja Diduga Menangkan Perusahaan Tidak Valid. L-Kontak : Akan Kami Laporkan ke APH

“Kedudukan pemerintah dalam mengatasi pandemi perlu dipertanyakan,” ucap Khusniyati.

Dia menilai negara telah gagal menghadapi pandemi karena menurutnya negara tidak bisa menjamin keselamatan rakyat.

Tak kalah seru, Onky wakil DEMA PTKIN Se-Indonesia juga mengkritisi soal jual beli vaksin karena hal itu mengarah pada komersialisasi ditengah krisis kesehatan dan ekonomi.

“Kami sepakat untuk percepatan Vaksinasi menuju Hard Immunity, tapi tidak dengan cara Jual beli Vaksin. Pemerintah harusnya membuka lebih banyak lagi dosis dan lokasi vaksinasi gratis untuk rakyat,” kata Onky.

Untuk itu, Onky berharap Jokowi berikan teguran keras Menteri BUMN dan hentikan komersialisasi vaksin dengan alasan dan dalih apapun.

Sementara wakil dari BEM Nusantara yang juga merupakan koordinator pusat  Dimas Prayoga menyebut mahasiswa turut andil  mengedukasi dan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk ikut agar Indonesia pulih.  Namun dia menilai sikap BUMN sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang jadikan program vaksinasi lahan bisnis.

See also  DPD RI Agendakan RDP Dengan Sejumlah Organisasi Pers

“Kami BEM Nusantara tegas menolak komersialisasi vaksin.”

Namun, Dimas mengapresiasi upaya Jokowi menuntaskan program vaksinasi nasional dalam  memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menjadikannya sebagai lahan bisnis. Jokowi harus tegas dan berikan teguran Menteri BUMN”, pungkas Dimas. /8ar