Kajinews, Makassar  _  MAPJ Sulsel kembali menyoroti kinerja ASN selaku penyelenggara dan pengguna sekaligus penanggungjawab anggaran.

Terkait hal itu, pada 2018 lalu MAPJ melayangkan surat ke Dinas Perkebunan Sulsel terkait pengadaan bibit Kakao.

Kepada awak media, AM Ichsan Arifin menjelaskan maksud mereka melayangkan surat adalah untuk meminta klarifikasi pihak Dinas Perkebunan Sulsel terkait pengadaan bibit Kakao di 2018 lalu.

Lebih jauh, Ichsan mengatakan bahwa pada proyek tersebut diduga telah terjadi mark up harga bibit kakao. Dampaknya kata dia,  ada potensi kerugian keuangan negara sebesar 7,8 Miliar Rupiah.

Dia juga menambahkan bahwa uang daerah yang digunakan pada pengadaan bibit kakao untuk beberapa kabupaten/kota tersebut, sebesar 35 Miliar Rupiah yang terbagi kedalam enam paket.

See also  Ketum DPP Limit: Hati-hati Mengaudit Tanah Hak Pakai

Selaku Ketua MAPJ Koordinator Indonesia Timur AM Ichsan Arifin mempertanyakan proses maupun mekanisme pengadaan yang sumber anggarannya melekat pada APBD I Sulsel.

Secara teknis, Ichsan mengaku belum mendapatkan jawaban. Namun, dia mengakui kalau telah mendapat jawaban lisan bahwa PPK belum ada waktu karena masih sibuk.

Selain itu, dia, yang juga menjabat Ketua KWRI Makassar itu, juga menyoroti kinerja Bawasda, BPK RI Perwakilan Sulsel dan TP4D terhadap fungsi pengawasan maupun mengawal proyek pengadaan bibit kakao dimaksud.

Dia berharap lembaga pengawasan dan institusi penindakan dapat memperlihatkan kinerja maksimal untuk menyelamatkan uang negara. / Anisah AM