Kajinews, Pinrang  _  Kegiatan pembangunan sejumlah kelurahan di Kabupaten Pinrang saat ini tengah berjalan.

Demikian halnya di Kecamatan Paleteang. Enam kelurahan disana melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai pengelola kegiatan.

Anggaran Pembangunan yang bersumber dari Dana Tambahan Kelurahan sebagai dana penyeimbang Dana Desa itu jumlahnya berkisar 300 juta rupiah per kelurahan.

Sayangnya, pelaksanaan sejumlah kegiatan enam kelurahan di Kecamatan Paleteang itu diduga “dikangkangi” oleh salah satu oknum timses Bupati Pinrang yang terpilih pada Pilkada Pinrang 2018 lalu.

Oknum yang berinisial “HR” itu, diduga meloby para lurah dengan memanfaatkan kekuatannya agar mendapatkan jatah, meskipun, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Pengurus LKK masing-masing kelurahan.

Akibatnya, TPK tak mampu berbuat maksimal untuk mengelola kegiatan karena campur tangan oknum “HR”.

TPK hanya jadi pelengkap karena yang melaksanakan kegiatan adalah “HR”, sementara administrasi dan pertanggungjawaban dilakukan TPK.

Prilaku “HR” itu justru mendapat dukungan dari Sekcam Paleteang A. Sinapati (kemanakan Bupati Pinrang, A. Irwan Hamid).

Parahnya, Camat Paleteang tak mampu berbuat banyak, termasuk para Lurah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada penggunaan anggaran tambahan kelurahan tersebut.

Koordinator Indonesia Timur Corruption Watch (ITCW) Pinrang Jasmir Lainting menyampaikan bahwa apa yang dilakukan HR tentu tidak akan baik bagi warga Paleteang, dimana, hal itu akan membuat masyarakat kurang simpati terhadap kebijakan bupati.

“Ya, masyarakat mungkin menerima saja. Tetapi dibelakang hari, mereka pasti kecewa bahkan mungkin akan mengutuk,” kata Jasmir.

Jasmir bahkan meminta agar setiap TPK sebagai pengelola kegiatan untuk berhati-hati dan tidak melibatkan oknum-oknum yang mengatasnamakan suruhan bupati atau pejabat lainnya.

“TPK mesti menolak hal seperti itu, dan harus lebih profesional mengawal pelaksanakan kegiatan pembangunan kemasyarakatan tanpa intervensi dari pihak-pihak luar. Sebab, jika tidak, maka TPK harus siap menghadapi aspek hukum jika timbul permasalahan, karena oknum-oknum tersebut tidak akan terjerat hukum dan akan melenggang bebas,” bebernya.

Jasmir juga meminta agar para lurah tidak manggut-manggut dan tidak tunduk pada perkataan oknum-oknum tersebut.

“Kalau hanya memilih mengikuti perkataan oknum seperti itu, jangan jadi lurah, lebih baik menjadi tukang ojek, yang bisa disuruh kesana-kemari,” tegas Jasmir.

Dia juga menegaskan, pihaknya tidak akan luput melakukan pengawalan terhadap kegiatan pembangunan ini, terlebih lagi jika anggarannya bersumber dari negara. / *