Mamuju, Kajinews  _  Sebagai bentuk tindak lanjut dari permintaan klarifikasi kepada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu terkait Proyek Pengadaan Jembatan Salunggabo (Jembatan Merah), hari ini Selasa 03/12/2019, LKAJI melayangkan surat tembusan yang dialamatkan ke BPK RI Perwakilan Sulbar.

Pada kesempatan itu, surat diterima oleh bagian resepsionis BPK RI Perwakilan Sulbar di lantai satu gedung itu.

Menurut Ketua DPP LKAJI Sulsel Syulkifli, apa yang dilakukan pihaknya itu sebagai satu kesatuan dari bentuk kontrol lembaganya terhadap penggunaan anggaran negara, setelah pihaknya melakukan investigasi data dan lapangan.

Lanjut dikatakan bahwa surat yang dilayangkan lembaganya baru bersifat permintaan klarifikasi. Untuk itu, dia berharap SKPD dimaksud dapat koperatif terhadap masyarakat.

Lebih jauh dikatakan bahwa pihaknya masih menunggu klarifikasi hingga 10 hari kedepan dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu.

Sebelumnya, pada Kamis 28/11/2019 lalu, LKAJI telah melayangkan Surat Permintaan Klarifikasi ke Dinas PU dan Penataan Ruang Pasangkayu.

Surat dimaksud telah ditembuskan juga ke Bupati dan Inspektorat Pasangkayu. Setelah itu, pihak LKAJI juga akan melayangkan surat tembusannya ke Kementerian PUPR RI dan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

“Jika pihak PU Pasangkayu tidak memberikan jawaban klarifikasi sesuai tenggak waktu yang diatur dalam UU KIP maka akan kami lakukan langkah-langkah yang dianggap perlu. Kemungkinannya akan kami buat surat laporan ke Kejati Sulbar,” tutup Syulkifli. / Rangga