Kajinews, Pasangkayu  _  Pemkab Pasangkayu Sulbar, melalui Bupati Ir H Agus Ambo Djiwa MP kembali merotasi 21 pejabat Eselon II pada, Rabu (18/09/2019) lalu di ruang pola Kantor Bupati Pasangkayu.

Rotasi itu dilakukan setelah pemerintah kabupaten menerima Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Salah satu diantara 21 PPT Pratama yang dilantik adalah Zulfikar K SP MSi yang sebelumnya adalah Kadis Penanaman Modal dan PTSP Pasangkayu dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pasangkayu menggantikan Ir Ahmad MSi.

Ir Ahmad Sibali MSi

Sementara Ir Ahmad MSi, terhitung sejak 18 September 2019 bertugas sebagai Penyusun Naskah Rapat Pimpinan pada Bagian Umum Sekda Kabupaten Pasangkayu.

Hal itu didasarkan pada Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor : 821.2/335/2019/BKPPD Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan yang ditandatangani Bupati H Agus Ambo Djiwa, tertanggal 18 September 2019.

Pada hari dan tanggal yang sama, pemkab juga mengeluarkan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor : 824.4/446/Tahun 2019 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Keputusan itu dikeluarkan Pemkab Pasangkayu karena Ir Ahmad Sibali MSi diduga melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (“Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang”).

Seperti diketahui, Ir Ahmad Sibali MSi menjabat dua periode sebagai Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Periode 2013-2016 dan diangkat kembali pada dinas yang sama untuk periode Tahun 2016- 2019.

Diperiode pertama kepemimpinannya (Tahun 2013), dia tersandung masalah dan ditersangkakan Polres Matra berdasarkan LP/A/06/III/SPKT/Res Matra Tanggal 03 Maret 2016 sekaitan dengan tipikor dugaan penggunaan anggaran GU ke III Tahun 2013.

Namun karena tidak cukup bukti, kasus tersebut hingga kini dinyatakan P.19 dengan status masih tersangka.

Meskipun statusnya tersangka, namun dia kembali dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan pada Tahun 2016.

Hal itu menyisakan pertanyaan. Jika memang dia tidak bisa menduduki jabatan eselon dua karena status tersangkanya, lalu mengapa dilantik pada periode kedua, padahal dia menyebutkan sudah melaporkan hal itu ke bupati pasangkayu.

Jika merujuk pada aturan perundang-undangan, statusnya belum punya kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada yang menghalangi untuk ditunjuk kembali memimpin SKPD.

Selaku ASN dan PPT Pratama yang punya hak menduduki jabatan eselon dua, Ahmad Sibali merasa sangat dirugikan karena tanpa melalui proses teguran maupun sanksi dia dilengserkan, meskipun dia mampu memimpin.

Terkait nasib yang dialaminya, Ir Ahmad Sibali MSi mengaku telah melaporkan hal itu ke Ombusman RI Perwakilan Sulbar dan menyurat ke Menpan RI guna melaporkan ihwal yang dialaminya serta akan maju ke PTUN. / Rangga