Kajinews, Pasangkayu  _  Dalam lanjutan kritikanya pada beberapa waktu lalu tentang penggunaan anggaran dana desa di Mamuju Tengah, yang menurut Dewan Pemuda Mateng terlalu boros dan sifatnya foya-foya serta menyalahi UU No. 6 Tahun 2014, hingga kini masih menjadi konsen perhatian Dewan Pemuda Mateng.

Bersama Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam satu barisan ini pada, 15 Juli 2019 kemarin, di Bundaran Benteng Tobadak menyuarakan keprihatinan mereka terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (ADD) yang selama ini diharapkan mampu membangun dan mengalokasikan anggaran secara akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan efektif.

Korlap aksi Kurniawan sangat menyayangkan pihak yang mengambil kesempatan dalam mengelola ADD yang tidak tepat sasaran dan hanya jadi pemborosan anggaran.

“Kami atas nama Mahasiswa dan Pemuda sangat menyayangkan perlakuan Instansi maupun Dinas yang menitip anggaran di desa, sehingga penggunaan anggaran di desa dianggap tidak wajar serta keluar dari rel UU No. 6 tahun 2014,” ujar Kurniawan.

Dalam orasinya, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa tersebut menuntut untuk dihentikan pomborosan dana desa yang tidak menyentuh permasalahan pokok masyarakat.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah bertanggung jawab pada penggunaan ADD yang tidak efektif terhadap permasalahan pokok di desa serta meminta agar penegak hukum mengusut program titipan dari dinas ke desa yang keluar dari UU No. 6 Tahun 2014 dan prinsip buku panduan dana desa. / Abdi