Kajinews, Selayar  _  Issu pilkada bupati Tahun 2020 disikapi serius Komisi Pemilihan Umum Selayar. Dan KPU Selayar tampaknya tidak main-main menghadapi momentum yang dipastikan akan berlangsung pada September 2020.

Koordinator Divisi Tekhnis KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Andi Dewantara SH menandaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir dan toleransi dalam bentuk kebijakan apapun kepada badan ad hoc yang dinilai melakukan tindak pelanggaran kode etik terkait tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc, KPU Selayar telah menyiapkan setidaknya tiga jenis sanksi bagi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dinilai tidak netral atau menunjukkan keberpihakan, baik langsung maupun tidak langsung kepada salah satu paslon di pilkada nanti.

“Sanksi teguran dan peringatan secara tertulis akan kami layangkan kepada PPS dan PPK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik badan ad hoc,” ujarnya.

Lanjut dikatakan, jika sanksi tersebut tidak diindahkan maka pihaknya tidak akan sungkan-sungkan menjatuhkan sanksi pemberhentian dan pencopotan kepada yang bersangkutan.

“Dugaan tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan badan ad hoc pilkada, akan diakumulasikan dalam bentuk Daftar Inventaris Masalah (DIM) penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan ad hoc,” jelasnya.

Menurut Dewantara, mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan ad hoc yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik, akan diputuskan langsung KPU.

“Ini bukan sekedar ancaman, karena sanksi pemberhentian sudah pernah kami jatuhkan kepada salah seorang oknum PPS pada penyelenggaraan pemilihan legislatif lalu, saat oknum PPS tersebut dilaporkan telah melakukan pendistribusian kalender salah seorang caleg,” bebernya.

Untuk itu, Andi Dewantara berharap, hal itu dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para bakal calon penyelenggara pemilu (badan ad hoc) baru, yang menurut rencana akan direkrut pada 1 Januari 2020 nanti.

Senada dengan Andi Dewantara, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Mansur Sihadji SKM MKes menegaskan bahwa “mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan ad hoc yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik,  akan didasarkan klasifikasi permasalahan dengan mendengar dan menerima saran atau masukan serta rekomendasi para komisioner kpu”.

Sercara terpisah, Ketua KPU Selayar Nandar Jamaluddin SPd MSi saat dikonfirmasi pada, Sabtu 02/11/2019, mengingatkan, “penyelenggara badan ad hoc merupakan ujung tombak dan penyangga utama dalam persoalan tekhnis penyelenggaraan pemilu”.

Oleh karenanya, lanjut Nandar, “penyelenggara badan ad hoc hasil recruitmen nanti, diharapkan dapat menghasilkan orang-orang yang idealis, indenpenden, berintegritas dan senantiasa mengedepankan netralitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan”.

Lebih jauh, Nandar berharap dan memastikan bahwa mutu dan kualitas ‘produk’ yang dihasilkan dari penyelenggaraan pilkada, akan menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik dan cerah bagi masyarakat.

“Dalam konteks itu pula, saya menitipkan harapan besar kepada generasi muda, khususnya elemen mahasiswa dan pelajar yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi dan stabilitas politik, untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pilkada,” pinta Nandar.

Buktikan teori akademik yang telah anda dapatkan dari lingkungan kampus melalui terjun langsung menjadi penyelenggara pilkada dan ikut berkhidmat, pada perjuangan demokrasi, sekaligus mengasah skill, kreativitas, keterampilan dan wawasan kepemiluan,” tutup Nandar Jamaluddin. / Fadly Syarif