Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pasangkayu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasangkayu

Kajinews, Pasangkayu  _  Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pasangkayu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pasangkayu, pada Rabu (15/08/2018) lalu terkait lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 belum menghasilkan titik temu.

Hal itu terungkap berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Keperiksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar Nomor 01.A/LHP/XIX.MAM/05/2018 pertanggal 22 Mei 2018 yang masih terdapat kejanggalan di halaman 90.

Pada LHP tersebut, saldo beban utang per 31 Desemer 20187 senilai Rp 594.000.000 mengalami kenaikan 100 persen dibandingkan saldo per 31 Desember Tahun 2016, yakni Rp 0. Utang beban terdiri dari utang beban gaji kepada anggota DPRD akibat dari adanya perubahan peraturan tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pada perubahan peraturan tersebut terdapat perubahan nilai tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang masih harus dibayarkan kekurangannya di Tahun 2018 yakni tunjangan komunikasi intensif untuk bulan September sampai denan Desember 2017 senilai Rp 126.000.000 dan tunjangan transportasi senilai Rp 468.000.000

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Amanat Nasional, Uksin Djamaluddin menjelaskan bahwa ia bersama anggota DPRD lainnya beberapa waktu lalu telah menanyakan hal itu ke BPK.

“Kami telah menanyakan hal tersebut kepada BPK. Jawaban yang kami terima saat itu, yakni mereka  hanya menguji pada angka yang tertera pada lampiran yang disodorkan oleh Pemkab Pasangkayu,” Kata Uksin.

Senada, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Aksan Yambu menganggap BPK kurang teliti dalam memeriksa laporan keuangan yang disodorkan Pemkab Pasangkayu.

“Kami anggap BPK lalai. Sebab terkesan menerima begitu saja jumlah yang ada tanpa menghitung nominal atau rincian yanga ada pada halaman 90 mulai bulan September-Desember,” ujar Aksan.

Lanjut, Aksan menyampaikan bahwa sesungguhnya ini bukan semata-mata hanya mengejar hak namun lebih kepada bagaimana perbaikan administrasi sehingga tidak menimbulkan kekacauan dikemudian hari.

“Kami sangat menyayangkan lembaga independen seperti BPK tidak becus dalam melakukan pemeriksaan sehingga menimbulkan kebingungan sperti yang terjadi saat ini. Sebab, pemkab juga mengaku telah  melaksanakan sesuai prosedur walaupun langkah tersebut tidak sesuai dengan perda yang ada,” ungkap Aksan ketus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansus DPRD Pasangkayu, Syaifuddin Andi Baso mengaku baru menerima tunjangan tersebut pada bulan November dan Desember, utnuk September serta Oktober belum diterimanya.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2017, kami anggota DPRD harus menerima tunjangan dari September sampai Desember. Namun  kenyataan yang kami terima itu baru bulan November dan Desember. Dan pemberian tunjangan kepada anggota DPRD itu harus merujuk pada Perda bukan peraturan bupati (perbup) yakni empat bulan harus terbayarkan dengan total keseluruhan Rp 1.188.000.000,” beber Syaifuddin.

Walau sempat menjelaskan panjang lebar dalam rapat terkait hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasangkayu, Abidin sempat bingung setelah mendapat serangan pertanyaan dari beberapa anggota DPRD.

Melalui konfirmasi terpisah usai rapat, Abidin menjelaskan kalau hal ini hanya miskomunikasi sehingga perlu diluruskan kembali ke BPK.

“TAPD bersama Ketua dan anggota Pansus telah sepakat menemui kembali BPK guna meluruskan persolalan ini,” tegas dia. / Jamal